Ratusan Kades di Tasikmalaya Tak Dilindungi Jaminan Kesehatan
Apdesi Kabupaten Tasikmalaya sendiri akan melayangkan surat kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya maupun Bupati Tasikmalaya guna membahas hal ini.
"Kalau asuransi purna bakti ada dan diberikan ketika habis masa jabatan. Tetapi kalau untuk berobatkan memerlukan asuransi kesehatan. Makanya kita perlu membahasnya bersama dewan dan Bupati," terang Panji.
Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Usman Kusmana mengatakan, seharusnya ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengcover jaminan kesehatan para kepala desa.
Menurutnya, dalam layanan UPCPK semestinya itu sudah ada, bisa sejenis asuransi kesehatan perangkat desa. Pihaknya mengaku mendorong penyediaan jaminan kesehatan baik untuk para kepala desa maupun para kiai. Jangan sampai lanjut Usman, ketika mereka berobat bahkan dirawat di rumah sakit harus kebingungan dengan persoalan biaya.
"Tinggal dibuat nomenklaturnya, karena itu bisa saja dilakukan oleh pemerintah. Intinya bahwa pemerintah daerah harus menyedikan layanan jaminan kesehatan untuk kepala desa, kiai dan ajengan. Kita komisi 4 mendorong jika pemerintah daerah mau seperti itu," kata Usman.
(Rizka Diputra)
