Dokumen Kasus Munir Diduga Hilang, Pemerintah Harus Terbuka
Oleh karena itu, ia berharap jika kasus tersebut dapat segera diselesaikan tanpa saling melempar jawaban. "Jangan kasus ini lagi muter-muter, lempar-lempar gini. Lempar lagu ke SBY. Ini kan kayak main-main negara ini. Kalo pemerintah ini sesuai dengan reformasi hukum yang dipaparkan Jokowi, maka ini bicara kepastian hukum. Kita uji sikap reformasi hukum terkait kasus ini," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat (KIP) telah memenangkan gugatan KontraS. Dalam putusan tersebut, KIP meminta Kemensesneg mengumumkan hasil laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir kepada publik.
Namun Kemensesneg enggan membeberkan dengan alasan tidak ada, karena tidak memiliki wewenang terhadap dokumen tersebut.
Maka dari itu, KIP akan kembali membuka fase penyelidikan kasus Munir. Sehingga Mensesneg Pratikno bersama Kejaksaan Agung dan Polri ikut menelusuri dokumen itu.
(Rachmat Fahzry)
