Tunisia Belajar Demokrasi dari Indonesia
JAKARTA – Masih ingatkah Anda dengan peristiwa kebangkitan dunia Arab pada Desember 2010? Ketika rakyat memuntahkan kemarahan, menggelorakan revolusi dan membuat perang kembali berkecamuk di Teluk Arab. Tidak hanya di satu negara, tetapi serentak terjadi di seluruh negara – negara Arab.
Dimulai di Tunisia, pemberontakan rakyat terhadap pemerintah diktator itu lebih dikenal dengan fenomena Arab Spring. Setelahnya, api yang membakar Mohamed Bouazizi itu seolah menyebar hingga ke Aljazair, Yordania, Mesir dan Yaman.
Namun kini masa-masa kelam itu telah berlalu. Rakyat yang digerakkan melalui media sosial berhasil mendesak Presiden Zine El Abidini Ben Ali meletakkan jabatan yang sudah diembannya selama 23 tahun. Tunisia yang otoritarian pun menjelma jadi negara demokratis.
Tidak berhenti sampai di situ, pascarevolusi, yakni sejak 2011, parlemen Tunisia telah bertumbuh pesat. Terhitung dalam kurun waktu lima tahun, demokrasi Tunisia telah merambah sampai isu gender. Perempuan Tunisia kini dapat duduk sejajar dengan laki-laki dalam sektor pemerintahan.
Kondisi ini menarik perhatian pengamat politik Indonesia, Chusnul Mar’iyah. Berlaku sebagai moderator World Peace Forum (WPF) 2016 sekaligus Ketua Panitia, Chusnul bertanya-tanya bagaimana demokrasi di Tunisia bisa maju secepat itu.
Perempuan politisi Tunisia, Mehrezia Labidi Maiza mengaku, dinamika Tunisia saat ini adalah hasil berguru dari demokrasi di Indonesia. Sebagai negara yang sama-sama bermayoritas penduduk Muslim, Tunisia belajar politik tidak seharusnya hanya menjadi hak kaum adam.
"Setelah revolusi, para pria di negara kami mulai berpikir bahwa membangun negara memang harus sama-sama. Konstitusi memuat hukumnya, setiap orang sama di mata hukum, layak mendapatkan hak yang sama. Itulah mengapa, kami mencanangkan proporsi yang sama untuk perempuan dan laki-laki dalam parlemen," ujar Mehrezia saat menjadi pembicara WPF 2016, di Jakarta, Kamis (3/11/2016).
Perempuan yang juga Coordinator of the Global Women of Faith Network and co-President of Religions for Peace, Tunisia, itu merasa, membangkitkan semangat feminis di negara yang sangat patriarki amat sulit. Ia melihat para perempuan sendiri tidak mendukung kemajuan kaumnya. Namun kini, dia senang karena banyak ibu dan pemudi tertarik terjun ke dunia politik yang selama ini katanya hanya monopoli para pria.
Mahrezia tidak menampik, tekanan sosial di awal pergerakan tersebut pasti ada. Tetapi, reformasi politik dan hukum pada 1980-an mengubah kebijakan tentang kesetaraan gender di Tunisia.
"Kami juga memobilisasi rakyat untuk menjatuhkan pilihan mereka. Memberi kesempatan pada diri mereka dan kaumnya untuk menjadi agen perubahan bagi bangsa ini. Intinya, partisipasi perempuan dalam hal politik sudah tidak bisa diperdebatkan lagi," tegasnya.
(Rifa Nadia Nurfuadah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
