Sidang Umum Interpol Hasilkan 10 Revolusi
KUTA - Sidang Umum Interpol ke 85 di Nusa Dua Bali mengahasilkan 10 revolusi.
Sekretaris National Central Bureaus (NCB) Interpol Indonesia, Brigjen Naufal M Yahya, menyatakan revolusi pertama yakni pelaksanaan studi untuk persyaratan menjadi member country.
"Jadi ada tiga negara observer dari Palestina, Kosovo, dan Salomon Island ingin menjadi anggota Interpol. Namun, pada saat pemungutan suara ternyata belum bisa disahkan karena tidak memenuhi kuorum 2/3 suara," kata Naufal saat jumpa pers di Kuta, Bali, Jumat (11/11/2016).
Yang kedua, terang Naufal, pembahasan peta kerja Interpol hingga 2020. Formatnya pembahasan dilakukan oleh negara di kawasan dan diserahkan kepada Sekjen Interpol. "Itu akan dibahas pada setiap region, ada Asia Pasific, Amerika Lati, Eropa dan lain-lain. Nanti setiap region akan bahas itu sudah disetujui lalu diserahkan kepada Sekjen," jelasnya.
Revolusi yang ketiga mengesahkan strategi Interpol 2017 hingga 2020. Hal ini, terang Naufal berkaitan dengan berkembangnya kejahatan dan membangun arsitektur strategi Interpol dalam menghadapi organized crime.
Keempat, meningkatkan berbagi informasi biometrik untuk meningkatkan penanggulangan terorisme. "Jadi kita ketahui, sekarang kita mengembangkan data biometrik untuk memerangi 'foreign terorism fighter (FTF)' jadi mereka akan bisa terdeteksi karena data FTF itu juga dimiliki sehingga kalau mereka berpindah bisa terdeteksi," katanya.
Kelima sistem I-Check untuk mendeteksi penggunaan paspor palsu. Naufal menjelaskan I-Check tidak hanya digunakan di imigrasi namun juga di penerbangan.
