Pernyataan Keras Loyalis SBY untuk Jenderal Tito
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mencecar sejumlah pertanyaan kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Gedung DPR.
Salah satu yang dikritik Benny, adalah perlakuan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) usai mantan Ketua KPK Antasari Azhar melontarkan pernyataan yang dianggapnya menyudutkan SBY.
Benny menuding Polri tak serius menangani hal ini karena sampai ada aksi demonstrasi di kediaman pribadi SBY. (Baca juga: Polri Pimpinan Jenderal Tito Disebut Lebih Kejam dari Politik).
"Politik kejam, tapi yang lebih kejam institusi kepolisian yang saudara pimpin. Setelah saudara Antasari Azhar diterima karpet merah oleh Presiden, beliau mendatangi Bareskrim, dia menginginkan Mabes untuk mendiskreditkan mantan Presiden keenam. Tujuan akhirnya, menghancurkan citra salah satu pasangan calon di Pilkada DKI," ungkap Benny di Ruang Rapat Komisi III DPR, Rabu (22/2/2017).
Benny pun berkesimpulan, ada pihak yang memfasilitasi, baik mengenai pernyataan Antasari yang mendiskreditkan SBY maupun pelaksanaan demo di tempat yang dilarang tersebut.
"Saudara Kapolri, saya tidak tahu atau tidak membiarkan memfasilitasi sekelompok masyarakat menggeruduk rumah pribadi mantan Presiden RI keenam. Tujuannya sama, keberpihakan secara halus. Kami punya mata, hati, kami punya telinga, kesimpulannya ini difasilitasi," jelasnya.
Dia juga menegaskan Polri tak boleh luluh oleh tekanan massa. Ia menganggap proses hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berlangsung relatif cepat terlaksana karena tekanan massa dalam beberapa kali aksi demonstrasi.
"Tegakkan konstitusi hukum, aturan tidak boleh tunduk pada tekanan masa sekalipun. Besok besok datang massa, tekan lagi diproses, datang massa lagi, diproses lagi," ungkap Benny.
Menanggapi hal tersebut, Tito mengatakan telah menekankan kepada seluruh jajaran pimpinan Polri untuk netral dalam pengamanan Pilkada serentak 2017, mengingat berbagai isu yang dikeluhkan Benny di atas berkaitan dengan pesta demokrasi di 101 daerah.
"Dalam rapim Polri, saya tegaskan Polri menjaga netralitas. Apakah ada perintah dari institusi, Kapolri untuk memenangkan paslon manapun? Ini bisa dicek. Kita tidak pernah memberikan instruksi apa pun, tegas saya sampaikan Polri jaga netralitas," kata Tito.
Dalam kesempatan itu, Tito juga membantah telah melakukan kriminalisasi terhadap para ulama, seperti yang dituduhkan massa aksi 212 kemarin. Menurutnya, apa yang dilakukan petugas telah berdasarkan pada aduan dan laporan masyarakat. Sehingga tidak mencari-cari kasus yang tidak ada untuk menangkap Habib Rizieq.
(Baca juga: Kasus Habib Rizieq Cs, Kapolri Buka Peluang Cari 'Win-Win Solution').
"Kasus Rizieq ada beberapa kasus yang dilaporkan ke Polri. Pertama, soal penghinaan Pancasila, yang dilaporkan oleh Sukmawati Soekarnoputri," ujar Tito.
(Fahmi Firdaus )
