Sesuai Perintah UUD, MPR Dukung Nasionalisasi Freeport
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menasionalisasi PT Freeport. Menurutnya, nasionalisasi itu menjadi kewajiban negara sesuai perintah dari UUD dan Pembukaan UUD RI Tahun 1945.
"Secara prinsip saya dukung pemerintah untuk menasionalisasi Freeport," kata Hidayat Nur Wahid kepada wartawan, Kamis (23/2/2017).
Hidayat mengungkapkan, sudah seharusnya pemerintah melakukan nasionalisasi Freeport. Bukan hanya Freeport, sambungnya, nasionalisasi juga harus dilakukan pemerintah terhadap berbagai kontrak karya lainnya yang merugikan Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI itu juga mendukung sikap tegas yang diambil pemerintah terhadap Freeport untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi.
"Itu bagian daripada mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia. Memang harus dilakukan Indonesia dan kita mendukungnya," tuturnya.
Terkait langkahnya seperti apa, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyerahkan kepada pemerintah untuk mengambil langkah dan caranya mulai yang berkaitan dengan masalah hukum, ekonomi, hingga lobi-lobi yang dilakukan pemerintah dengan Freeport.
"Secara prinsip saya mendukung kebijakan pemerintah untuk menasionalisasi Freeport dalam tanda kutip penguasaan saham terbesar dimiliki Indonesia karena memang seharusnya demikian," paparnya.
"Freeport sudah terlalu lama mendapatkan keuntungan dari Papua atau Timika dan sudah seharusnyalah mengembalikan keuntungan itu kepada rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia. Dan itu adalah kewajiban yang dilakukan oleh negara sebagai perintah dari UUD dan Pembukaan UUD," tandasnya.
(Arief Setyadi )
