SETELAH peristiwa 11 September 2001, Amerika Serikat (AS) mengumumkan perang melawan terorisme dengan sasaran utama kelompok Al Qaeda yang mengklaim bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Irak yang saat itu dipimpin oleh Saddam Hussein menjadi salah satu negara yang diduga memilki hubungan dengan Al Qaeda dan dituding sebagai negara yang membiayai dan mendukung terorisme.
Tidak hanya itu, Pemerintah AS yang dipmpin Presiden George W. Bush menunjukkan informasi intelijen yang mengindikasikan Baghdad tengah bernegosiasi dengan Niger untuk membeli uranium yang akan digunakan untuk membuat senjata pemusnah massal.
Antara 2002 sampai awal 2003, PBB mengirimkan tim pemeriksa senjatanya ke Irak untuk memastikan apakah Saddam benar-benar melanggar resolusi PBB dan membuat senjata biologis. Upaya tim PBB itu mendapat halangan dari Saddam yang berusaha menghambat pemeriksaan.
Dilansir dari History, Minggu (19/3/2017), setelah gagal mendapatkan dukungan dari anggota penting Dewan Keamanan PBB, di tengah situasi ini, Presiden AS George W. Bush menyatakan siap melancarkan operasi militer ke Irak sendirian dengan Inggris sebagai satu-satunya negara yang setuju untuk bergabung dalam penyerangan.
Pada 15 Maret 2003, AS memberikan ultimatum kepada Saddam dan anak-anaknya untuk segera meninggalkan Irak dalam tempo 48 jam atau menghadapi perang. Ultimatum ini ditolak mentah-mentah oleh Saddam dan keluarganya.
Dua hari setelah ultimatum dilayangkan, tim pemeriksa senjata PBB dievakuasi dari Irak dengan laporan yang belum lengkap mengenai senjata pemusnah massal. Setelah mendapat dukungan dari beberapa negara seperti Belgia dan Spanyol, pada 19 Maret 2003, Presiden AS George W. Bush mengumumkan dimulainya Operation Iraqi Freedom.