nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

NTT Tertinggi soal Kasus TKI Ilegal, Menteri Yohana Minta Pemda Tekan Pengiriman TKI

Adi Rianghepat, Jurnalis · Kamis 04 Mei 2017 20:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 05 04 340 1683518 ntt-tertinggi-soal-kasus-tki-ilegal-menteri-yoahana-minta-pemda-tekan-pengiriman-tki-y1VIVnxOxA.jpg

KUPANG - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise meminta pemerintah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur menekan upaya pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ilegal dari provinsi berbasis kepulauan itu.

Menurut dia diperlukan upaya komprehensif untuk mengurangi pengiriman TKW ilegal dari daerah yang terkategori memiliki kasus TKW ilegal tertinggi secara nasioal.

"Saya meminta perhatian dari kita semua terutama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-NTT untuk melakukan upaya serius dan komprehensif dalam mengatasi human trafficking khususnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ilegal. NTT secara nasional dikategorikan sebagai daerah dengan kasus trafficking tertinggi," katanya di Kupang, Kamis (4/5/2017).

Dia mengatakan, sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dirinya sempat mengujungi beberapa negara Asia yang menjadi tujuan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Di Malaysia, saya menemukan beberapa perempuan asal NTT yang mengaku dianiaya, ditipu serta dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial oleh para perusahaan tenaga kerja yang membawanya secara ilegal. Hal ini harus segera diatasi. Saya bersedia untuk melakukan dialog dengan ibu-ibu di desa-desa, supaya dapat memberikan pencerahan terkait permasalahan TKW ilegal ini,” katanya.

Lebih lanjut, Menteri Yohana menjelaskan persoalan TKI ilegal telah membawa dampak yang buruk bagi kehidupan keluarga, seperti perceraian dan penelantaran terhadap pendidikan anak. Untuk mengatasi persoalan human trafficking ini, Kementerian PPA sedang memikirkan untuk mendirikan Human Technical College seperti di Filipina.

Sekolah ini berbentuk seperti Poltekes Kementerian Kesehatan tetapi jenjangnya hanya diploma satu. "College ini dikhususkan bagi anak-anak perempuan lulusan SMA yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mereka dapat mengambil beberapa program keahlian seperti hospitality, nursing atau baby sitter. Kita akan bekerja sama dengan Australia sebagai tempat magang. Australia juga akan memberikan sertifikat internasional sehingga mereka bisa menjadi TKW yang profesional,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Benny Alexander Litelnoni, menjelaskan sejumlah cara yang dipakai para perekrut tenaga kerja ilegal. Menurutnya, pola rekrutmen tenaga kerja dilakukan dengan sangat rapi melalui pendekatan kekeluargaaan, dilanjutkan dengan pengiriman TKI satu per satu, sehingga tidak mudah dilacak oleh Satgas Perdagagan Orang.

Karenanya, butuh kerja sama dan koordinasi yang intensif antara tingkatan pemerintahan sampai pada tataran pemerintahan paling rendah yakni RT/RW. "Banyaknya Bandara dan Pelabuhan di NTT menjadi pintu keluar strategis bagi para TKI/TKW illegal,” jelas Wagub Litelnoni. (ris)

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini