"Tapi harus menyokong penguatan usaha kecil dan mikro dengan menyediakan tempat usaha dan permodalan, bukan menggusur atau mengusir mereka,” ujarnya.
Ketiga, pemerintah harus menyediakan instrumen jaring pengaman sosial dengan skema tunjangan sosial bagi warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurutnya, di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, tunjangan sosial bulanan tetap diberikan.
"Karena hakekatnya negara harus hadir dan berperan dalam melindungi warga miskin,” tegas Farouk.
Keempat, harus melanjutkan reformasi birokrasi agar struktur pemerintahan lebih ramping. Sehingga kinerja birokrasi lebih efektif dan efisien, karena bila sebaliknya akan berdampak pada tingginya biaya rutin atau pegawai dibanding anggaran infrastruktur dan layanan publik lainnya.
Farouk mengatakan, cara yang bisa ditempuh adalah melanjutkan moratorium pegawai negeri sipil (PNS) yang kinerjanya tidak produktif. Terakhir, pemerintah harus menciptakan basis ekonomi produktif di daerah untuk penanganan masalah urbanisasi, yakni diawali dengan memperkuat kerja sama dengan wilayah penyangga.
(Arief Setyadi )