Panglima TNI: Kita Harus Sepakat Bahwa Teroris Itu Musuh Negara!
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tak mau berandai-andai soal wacana pemberian wewenang kepada prajurit TNI dalam menumpas kelompok teroris yang ada di Indonesia. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengintruksikan Menko Polhukam Wiranto untuk memberikan wewenang tersebut kedalam RUU Anti-Terorisme.
"Itu ada perumusnya. Saya adalah TNI, hukum adalah panglimanya. TNI akan patuh dengan hukum. Saya tidak mau berandai andai hukumnya belum jelas kok," kata Gatot usai melakukan upacara peringatan hari lahirnya Pancasila di Gedung Pancasila, Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017).
Gatot menjelaskan, bahwa UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, merupakan aturan yang dibuat dalam rangka penyelidikan terhadap peristiwa Bom Bali. Alhasil, aturan tersebut hanya bersifat penindakan.
"Nah sekarang berkembang pesat, jadi kalau kita masih menggunakan UU seperti itu kita tinggal tunggu saja teroris akan berpesta di sini, karena tempat paling aman di sini. Begitu. Karena menggunakan hukum material setelah ada kejadian baru bisa diadakan penyelidikan, seharusnya hukum formal delik formal yang harus dilakukan," jelas mantan KSAD tersebut.
Sebab itu, Gatot mengajak seluruh lapisan masyarakat agar sepakat bahwa kejahatan terorisme merupakan musuh negara. Sehingga, diperlukan peran TNI dalam menjaga kedaulan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Ini yang perlu benar-benar kalau ingin kita aman, kalau ingin anak cucu kita aman, ya kita harus benar-benar teroris adalah kejahatan negara," terangnya.
Gatot menerangkan, UU tersebut masih memberikan celah kepada kelompok teroris mana pun dapat masuk ke Indonesia lantaran penindakan baru diperbolehkan setelah adanya aksi terorisme di Tanah Air.
"Kalau UU seperti ini masuk dari mana-mana boleh boleh saja. Wong berbuat baru bisa diperiksa, kalau UU yang sekarang ini kan pidana setelah berbuat baru diperiksa deliknya, delik material, bukan formal," lanjutnya.
"Jadi paling aman nanti padahal Asia Tenggara itu bukan ISIS, tapi Islamic State lebih maju lagi. Di Filipina Selatan tinggal dekat ke sini. Jadi kalau masih UU yang seperti itu ya kita tinggal tunggu saja mereka berpesta di sini," pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
