Status Darurat Militer Filipina Diperpanjang Sampai Akhir Tahun
MANILA – Parlemen Filipina telah setuju untuk memperpanjang status darurat militer di pulau selatan Mindanao sampai akhir tahun ini. Perpanjangan status itu akan memberikan lebih banyak waktu kepada Presiden Rodrigo Duterte untuk memadamkan pemberontakan oleh kelompok militan yang beraliansi dengan ISIS.
Presiden Duterte mengumumkan status darurat militer di Mindanao pada 23 Mei setelah gerilyawan Maute yang kelompok Abu Sayyaf yang berafiliasi dengan ISIS menguasai Kota Marawi dari pasukan Filipina. Sejak saat itu, pasukan Filipina telah berupaya untuk merebut kembali Marawi dan mengembalikan situasi di Mindanao seperti semula.
Diwartakan Reuters, Sabtu (22/7/2017), dalam sidang khusus yang berlangsung selama lebih dari tujuh jam, sebanyak 261 anggota atau lebih dari dua pertiga anggota parlemen setuju untuk memperpanjang pemerintahan militer di Mindanao. Status darurat militer di pulau selatan Filipina itu dinilai diperlukan untuk menstabilkan keadaan di wilayah di mana pengaruh ISIS mulai meluas dan rawan terjadi pemberontakan.
Bagi sebagian rakyat Filipina, status darurat militer adalah sebuah isu yang membangkitkan kembali kenangan buruk pada masa pemerintahan Diktator Ferdinand Marcos di akhir 1970-an. Ketika itu Marcos menggunakan status darurat militer untuk memberi pembenaran atas aksi kekerasan yang dilakukan rezimnya untuk menekan pihak-pihak oposisi dan para penentangnya.
(Rahman Asmardika)
