Siapa Sebenarnya Etnis Rohingya? Berikut Jawaban dari 7 Pertanyaan Seputar Konflik di Myanmar
Secara historis, mayoritas penduduk Rakhine membenci kehadiran Rohingya yang mereka pandang sebagai pemeluk Islam dari negara lain dan ada kebencian meluas terhadap Rohingya di Myanmar.
Di sisi lain, penduduk Rohingya merasa bahwa mereka adalah bagian dari Myanmar dan mengklaim mengalami persekusi oleh negara. Negara tetangga Bangladesh sudah menerima ratusan ribu pengungsi dari Myanmar dan tak mampu lagi menampung mereka.
Banyak warga Rohingya yang tinggal di kamp penampungan sementara setelah dipaksa keluar dari desa mereka oleh gelombang kekerasan komunal yang menyapu Rakhine pada tahun 2012.
Apa bantuan yang diberikan Indonesia terhadap muslim Rohingya?
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah bertemu dengan Aung San Suu Kyi untuk membicarakan upaya penyelesaian masalah Rohingya. Dalam pertemuan tersebut, Menlu menyerahkan Formula 4+1, yang isinya:
(Baca juga: Salut! Sudah Sepekan Indonesia Berdiplomasi Hentikan Kekerasan Terhadap Etnis Rohingya)
- Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan
- Perlindungan kepada semua orang yang berada di negara bagian Rakhine, tanpa memandang suku dan agama
- Pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan
"Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine dan agar Indonesia membantu," jelas Menlu Retno kepada Aung San Suu Kyi, seperti tertulis dalam pernyataan pers Kementerian Luar Negeri Indonesia.
"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Menlu RI.
Apa langkah tegas PBB dalam menyikapi konflik ini dan solusi agar warga Rohingya bisa hidup dengan baik dan tidak merasa hidupnya terancam?
Pelapor khusus PBB soal hak asasi manusia untuk Myanmar, Yanghee Lee, sudah mengkritik pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi, karena gagal melindungi minoritas Muslim Rohingya.
Menurut Yanghee Lee, situasi di Rakhine "sangat gawat" dan ini adalah waktunya bagi Suu Kyi untuk "turun tangan".
Sementara itu, berbagai lembaga pemantau Hak Asasi manusia (HAM) melanjutkan desakan agar pemerintah Myanmar mengizinkan Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk masuk dan mengungkap kebenaran peristiwa kekerasan di negara bagian Rakhine, tempat tinggal umat sebagian besar Muslim Rohingya.
