TELAH 2 pekan krisis kemanusiaan di Rakhine merebak, PBB memperkirakan 270 ribu Muslim Rohingya sudah melarikan diri ke Bangladesh.
Vivian Tan –juru bicara Badan PBB untuk pengungsi, UNHCR– mengatakan jumlah pengungsi melonjak pesat dari sekira 164 ribu pada Kamis 7 September setelah para pekerja bantuan menemukan sekelompok besar pengungsi yang belum terhitung di kawasan perbatasan.
"Ini tidak berarti mencerminkan kedatangan baru dalam waktu 24 jam, namun kami mengidentifikasi lebih banyak orang di wilayah yang berbeda, yang sebelumnya tidak kami ketahui," jelasnya sambil menambahkan jumlah itu tetap merupakan perkiraan.
BACA JUGA: Kronologi Kekerasan di Rakhine Pemicu Eksodus Muslim Rohingya
Gelombang pengungsi terbaru ini dipicu oleh serangan kelompok militan Rohingya atas sekira 30 pos polisi di Rakhine, yang diikuti dengan operasi militer Pemerintah Myanmar.
Para pengungsi Rohingya yang selamat mengatakan militer dan para milisi Buddha di Rakhine melakukan aksi brutal sebagai tindakan balas dendam. Namun, Pemerintah Myanmar membantah keras tudingan itu dengan mengatakan bahwa mereka melakukan operasi untuk memburu kelompok militan Rohingya.
Bagaimanapun, wartawan BBC yang berada di Rakhine, Jonathan Head, menyaksikan pada Kamis 7 September, satu kampung dibakar oleh kelompok yang tampaknya merupakan warga Buddha.
Sementara Konseler negara, Aung San Suu Kyi –yang merupakan pemimpin sejati– mengatakan bahwa krisis di negara bagian Rakhine disebabkan oleh 'informasi yang menyesatkan'. Dia mendapat tekanan dari dunia internasional untuk menjamin keselamatan warga Muslim Rohingya, yang sejauh ini memilih untuk mengungsi ke Bangladesh guna menyelamatkan diri.
BACA JUGA: Konflik Rohingya, Menlu RI Telefon Menteri Myanmar
Kamp-kamp penampungan di Bangladesh mulai kewalahan menerima para pengungsi dan sebagian –menurut Vivian Tan– terpaksa mendirikan tempat penampungan sementara di 'pinggir jalan dan di tempat mana pun yang bisa mereka temui'.
"Jumlahnya amat mengkhawatirkan dan itu berarti bahwa kita harus meningkatkan upaya tanggapan dan bahwa situasi di Myanmar harus diatasi secara mendesak," tambahnya.
BACA JUGA: Krisis Rohingya, Aung San Suu Kyi: Myanmar Lindungi Semua Warga Negaranya
UNHCR menjelaskan selain menggunakan jalan darat untuk melintasi perbatasan, sejumlah pengungsi menyeberang Sungai Naf maupun melintasi jalur laut, seperti 300 orang yang tiba di Cox's Bazar dengan menggunakan perahu.
Krisis di Rakhine ini mendorong beberapa tokoh dunia mengecam Aung San Suu Kyi, yang dianggap gagal melindungi umat Muslim Rohingya.
Peraih Nobel Perdamaian dan tokoh antiapartheid Afrika Selatan, Uskup Agung Desmond Tutu, termasuk yang mendesak Suu Kyi untuk bertindak, selain pemenang Nobel Perdamaian lainnya, Malala Yousafzai.
"Jika harga politik Anda untuk naik ke kantor tertinggi di Myanmar adalah diamnya Anda, maka harga itu jelas amat tinggi," kata Uskup Agung Tutu, Kamis 7 September.
BACA JUGA: Pengungsi Rohingya di Bangladesh Dihantui Ancaman Pembunuh Bertopeng
Dan muncul seruan untuk mencabut Nobel Perdamaian yang diperoleh Suu Kyi pada 1991. Namun, Ketua Komite Nobel, Berit Reiss-Andersen, menegaskan langkah itu tidak dimungkinkan. Kepada stasiun radio Norwegia, dia menjelaskan Suu Kyi meraih Nobel Perdamaian karena perannya dalam 'perjuangan kebebasan di Myanmar dan melawan kediktatoran militer.'
"Dan kami tidak memiliki mandat, juga bukan tugas kami, untuk mengkaji yang dilakukan peraih Nobel setelah mereka mendapatkannya," imbuh Reiss-Andersen. (DJI)
(Rifa Nadia Nurfuadah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.