Image

Jaksa Spanyol Interogasi Lebih dari 700 Wali Kota di Catalan, Apa Sebab?

Agregasi Sindonews.com, Jurnalis · Kamis, 14 September 2017 - 12:13 WIB
Ribuan warga Catalan gelar demonstrasi. (Foto: Ist/Sindonews) Ribuan warga Catalan gelar demonstrasi. (Foto: Ist/Sindonews)

MADRID - Jaksa Penuntut Umum Spanyol telah memanggil lebih dari 700 wali kota Catalan. Mereka diinterogasi atas dukungannya terhadap referendum kemerdekaan yang dilarang.

Jose Manuel Maza mengatakan bahwa salah satu pemimpin kota yang setuju untuk membantu pemilihan bulan depan harus ditangkap jika mereka tidak hadir. Jaksa sebelumnya memerintahkan penyitaan surat suara dan bahan suara.

Pemungutan suara Catalonia untuk melepaskan diri dari Spanyol dianggap ilegal dan telah dihentikan oleh pengadilan konstitusional. Tapi pemerintah pro-kemerdekaan Catalonia mengatakan bahwa referendum, yang direncanakan pada 1 Oktober, akan terus berlanjut.

Jika pemungutan suara diadakan, jaksa bisa menuduh para pemimpin dewan menyalahgunakan dana publik seperti dikutip dari BBC, Kamis (14/9/2017).

Sementara itu Asosiasi Kotamadya untuk Kemerdekaan telah menulis surat kepada ratusan pejabat Catalan untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan dalam membantu menjalankan pemungutan suara, terlepas dari tindakan semacam itu menentang pengadilan konstitusional Spanyol.

(Baca juga: Pemerintah Spanyol Minta MK Gagalkan Upaya Referendum Kemerdekaan Catalunya)

Menanggapi langkah terbaru pemerintah Spanyol, pihak berwenang Catalan telah mendesak wali kota di wilayah tersebut untuk turun ke jalan-jalan di Barcelona untuk melakukan demonstrasi pada hari Sabtu.

Pada hari Selasa, Kantor Jaksa Penuntut Umum Spanyol menginstruksikan pasukan keamanan untuk menghapus semua materi pemungutan suara. Hal itu dinilai menurutnya dapat membantu "penyempurnaan kejahatan".

Perintah tersebut termasuk materi kampanye dan surat suara itu sendiri, surat kabar Spanyol El Pais melaporkan.

Dengan bahasa dan adat istiadat mereka sendiri, orang Catalan sudah memiliki banyak otonomi, namun jajak pendapat menunjukkan bahwa pemungutan suara, jika terjadi, akan sangat dekat.

Ada perasaan meluas di kawasan ini - salah satu terkaya di Spanyol - bahwa terlalu banyak pendapatan pajaknya pergi ke Madrid.

Sementara Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy dan Partai Populer konservatifnya telah berjanji untuk melakukan segalanya dengan kekuatan mereka untuk menghentikan referendum. Pemerintah Spanyol berargumen referendum tidak dapat dilakukan sesuai dengan konstitusi 1978 di Spanyol.

Pada hari Rabu, situs referendum resmi ditutup setelah perintah pengadilan, kata polisi Garda Guardia Spanyol.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming