Prihatin Kadernya Kena OTT, Golkar Siapkan Sanksi
JAKARTA – Partai Golkar prihatin dengan tertangkapnya Bupati Batubara, Sumatera Utara OK Arya Zulkarnaen yang terciduk Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) beberapa hari lalu.
Keprihatinan partai yang dipimpin Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto itu bertambah saat KPK kembali melancarkan aksi OTT. Kali ini KPK mengamankan sekira lima orang di antaranya dari unsur DPRD Kota Banjarmasin, BUMD, dan pihak swasta dalam OTT yang dilakukan Kamis 14 September 2017 malam. Satu dari unsur DPRD disebut-sebut adalah Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali yang merupakan kader Partai Golkar.
"Kami sangat prihatin dengan berbagai kasus OTT yang menjerat kader Partai Golkar di berbagai daerah. Kami akan akan pelajari terdahulu kasus-kasus tersebut," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi Okezone, Jumat (15/9/2017).
(Baca Juga: Bupati Batubara Diciduk KPK, Gubernur Sumut Siapkan Pengganti OK Arya Zulkarnain)
Ace menuturkan, sesuai dengan mekanisme aturan yang ada di Partai Golkar, Partai Golkar akan memberikan pendampingan hukum kepada setiap kadernya yang terjerat hukum.
"Prosedur tetapnya (Protap) setiap kader Partai Golkar yang terjerat kasus hukum akan diberikan pendampingan," jelas Ace.
(Baca Juga: Kepala Daerah Sering Kena OTT, KPK Minta Kemendagri Perkuat APIP untuk Cegah Korupsi)
Anggota Komisi II DPR ini menambahkan, partainya juga siap memberikan sanksi kepada kadernya yang terjerat kasus hukum seperti korupsi. Namun, sanksi akan diberikan bila kader itu telah terbukti kesalahannya dan berkekuaatan hukum tetap (inkrah) di pengadilan.
"Partai Golkar akan memberikan sanksi kepada kader yang sudah memiliki bukti dan berkekuatan hukum tetap," ucapnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
