Akhirnya! Hamas Bubarkan Pemerintahan Bayangan di Gaza
GAZA CITY - Kelompok pejuang Hamas resmi membubarkan pemerintahan bayangan di Jalur Gaza. Mereka juga sepakat untuk menggelar pemilu.
Hamas juga berniat mengakhiri ketegangan dengan pemerintahan Fatah yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas. Pemilu legislatif Palestina terakhir digelar pada 2006 saat Hamas meraih kemenangan mengejutkan. Tapi, Hamas dan Fatah terlibat dalam perang sipil pada 2007. Sejak itu, Hamas mendirikan pemerintahan sendiri di Jalur Gaza. Upaya rekonsiliasi sebenarnya telah digaungkan sejak 2011 antara pemerintahan Gaza dan Tepi Barat.
Hamas dan Fatah sempat mencapai pemerintahan rekonsiliasi, namun tetap memiliki banyak perbedaan. “Hamas membubarkan pemerintahan bayangan. Itu berarti mengizinkan pemerintahan rekonsiliasi beroperasi di Gaza. Hamas juga sepakat menggelar pemilu dan memulai perundingan dengan Fatah,” demikian keterangan Hamas.
Hamas menyerukan pemerintahan konsensus untuk datang ke Gaza dan melanjutkan misi serta tugasnya. Keputusan Hamas itu dicapai setelah perundingan yang dihadiri delegasi Hamas dan Fatah dengan para pejabat Mesir di Kairo dalam beberapa hari terakhir.
(Baca juga: Kelompok Hamas dan Fatah Berdamai, Siap Bicarakan Pemilu di Palestina)
Hamas merespons dengan bijaksana upaya Mesir yang menginginkan rekonsiliasi untuk mencapai persatuan nasional. Mesir sendiri telah memfasilitasi rekonsiliasi Hamas-Fatah sejak 2011. Kemudian, pemimpin senior Hamas Mahmoud Aloul menyambut dengan hati-hati sikap Hamas. “Jika itu adalah pernyataan resmi Hamas, itu merupakan sinyal positif,” ungkapnya kepada Reuters, kemarin.
Kemudian, penasihat Abbas, Nabil Shaath, mengungkapkan Fatah sangat optimistis serta siap berdialog dan bekerja sama dengan Hamas.
“Pemerintah konsensus mulai menjalankan pemerintahan di Gaza dan Tepi Barat serta mulai mengembangkan kerja sama ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi warga Gaza,” ujar Shaath kepada Al Jazeera dari Ramallah, Palestina.
Dalam pandangan analis politik Khalil Shaheen, langkah Hamas untuk membubarkan komite pemerintahan merupakan konsekuensi tak terelakkan karena tekanan dari Fatah dan faksi di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
“Hamas diisolasi setelah membentuk komite tersebut. Tekanan dari Abbas terhadap Gaza meningkat karena kondisi serta tekanan politik dan ekonomi,” ungkap Shaheen.
(Qur'anul Hidayat)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
