Hadiri Sidang Umum Majelis PBB, Ini Permintaan Khusus PM Bangladesh Terkait Rohingya
NEW YORK – Saat ini, para pemimpin dunia tengah berkumpul di New York, Amerika Serikat (AS), untuk menghadiri Sidang Umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-72. Mereka akan berdialog membicarakan berbagai isu yang ada di dunia.
Salah satu pemimpin yang hadir pada acara tersebut adalah Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina. Dalam pertemuan itu, ia mengangkat isu mengenai krisis yang tengah terjadi di Rakhine, Myanmar. Sebagaimana diketahui, akibat krisis ini, ratusan ribu warga etnis Rohingya yang menjadi korban dari penyerangan tersebut, mengungsi ke wilayahnya.
Hasina mendesak Pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan penyerangan di wilayah Rakhine. Pasalnya, penyerangan yang diduga sebagai upaya Myanmar melakukan “pembersihan” etnis Rohingya ini sangatlah tidak manusiawi.
BACA JUGA: Berbicara di Sidang Majelis Umum PBB, Wapres JK: Dunia Membutuhkan Kemitraan Global Sejati
Untuk melindungi semua warga sipil, ia meminta pemerintah dunia membuat zona aman. Ia berharap, PBB dapat mengawasi langsung zona ini.
“Saya datang ke sini setelah melihat masyarakat Rohingya yang lapar, tertekan, dan putus asa terhadap Myanmar. Mereka berlindung di Cox’s Bazar di Bangladesh,” ujar Hasina, sebagaimana dikutip dari un.org, Jumat (22/9/2017).
Hasina mencatat, saat ini negaranya menjadi tempat berlindung bagi 800 ribu orang Rohingya. Mereka dipindahkan dari Myanmar setelah pasukan militer menyerang dan membakar rumah-rumah penduduk. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia tengah berlangsung di Rakhine, Myanmar.
BACA JUGA: Tegas! Pidato Perdana di Sidang Majelis Umum PBB, Trump Tekan Korut Lepaskan Senjata Nuklir
Menurutnya, kericuhan yang terjadi di sana telah memperparah situasi di perbatasan Bangladesh-Myanmar. Sejak krisis terjadi pada 25 Agustus, diketahui arus pengungsi Rohingya terus berdatangan ke negaranya.
Dia pun mengusulkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB segera melakukan misi pencarian fakta ke Myanmar. Hal ini harus dilakukan jika Myanmar tak berhenti melakukan tindakannya yang diklaim sebagai pembersihan etnis itu.
BACA JUGA: Sidang Majelis Umum PBB, Trump: Setiap Hari Dunia Dipenuhi Ancaman Baru
Wanita yang lahir pada 28 September 1947 itu meminta PBB membuat zona aman di wilayah Myanmar agar semua warga sipil dapat terlindungi. Perlindungan harus diberikan tanpa memandang agama atau etnis. Tindakan ini dilakukan agar seluruh warga Rohingya yang dipindahkan secara paksa ke Bangladesh dapat kembali ke rumah Myanmar.
Bangladesh menggarisbawahi pentingnya menegakkan efektivitas dan kredibilitas operasi pemeliharaan PBB. Negara tersebut meminta dunia mempertahankan pendekatan ‘zero tolerance’ terhadap dugaan eksploitasi dan pelecehan seksual. (DJI)
(Rifa Nadia Nurfuadah)
