Image

Nah! Pengadilan Internasional Putuskan Pemerintah Myanmar Lakukan Genosida terhadap Rohingya

Djanti Virantika, Jurnalis · Senin 25 September 2017, 11:29 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 09 25 18 1782395 nah-pengadilan-internasional-putuskan-pemerintah-myanmar-lakukan-genosida-terhadap-rohingya-XeVCTemHja.jpg Anggota Permanent Peoples' Tribunal saat prosesi persidangan pengadilan internasional membahas Rohingya di Kuala Lumpur, Malaysia. (Foto: The Star)

KUALA LUMPUR – Sejumlah pihak terus menyoroti krisis yang terjadi di Myanmar. Pasalnya, akibat operasi militer, lebih dari 400 ribu warga Rohingya harus angkat kaki dari permukimannya di Rakhine, Myanmar, sejak 25 Agustus.

Salah satu pihak yang menyoroti kasus ini adalah International Permanent Peoples’ Tribunal atau Tribunal Rakyat Internasional. Mereka mengadakan prosesi persidangan pengadilan internasional untuk membahas kasus ini di Ibu Kota Malaysia, Kuala Lumpur. Dalam pertemuan yang diadakan selama 5 hari, International Permanent Peoples' Tribunal menuduh Pemerintah Myanmar melakukan genosida terhadap orang-orang Rohingya dan minoritas Muslim lainnya.

"Pengadilan memutuskan bahwa Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap orang-orang Kachin dan kelompok Muslim di sana," putus International Permanent Peoples' Tribunal, sebagaimana dikutip dari The Star, Senin (25/9/2017).

BACA JUGA: Kejam! Pemerintah Myanmar Tutup Semua Bantuan dari Organisasi PBB untuk Rohingya

Pengadilan internasional non negara yang didirikan di Italia pada 1979 itu mengumumkan keputusannya setelah mempertimbangkan bukti dokumenter dan ahli, serta kesaksian dari sekira 200 korban kekejaman yang dilakukan terhadap kelompok Rohingya, Kachin, dan kelompok minoritas lainnya di Myanmar. Mereka juga mendakwa rezim Myanmar bersalah karena melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selain hal tersebut, pengadilan yang terdiri dari 66 anggota internasional itu juga membuat 17 rekomendasi. Salah satu rekomendasi yang diumumkan oleh Hakim Gill H Boehringer adalah Pemerintah Myanmar menghentikan tindakan kekerasan terhadap minoritas Muslim di sana.

BACA JUGA: Ini Sanksi Terburuk yang Dapat Dijatuhkan ASEAN Kepada Myanmar

Hakim Gill juga menyampaikan bahwa penyelidikan harus segera dilakukan. Dunia harus segera bertindak untuk menghentikan kekejaman yang dilakukan pemerintah Myanmar kepada kelompok minoritas di sana.

"Visa dan akses gratis harus diberikan kepada United Nation's Fact Finding untuk menyelidiki kekejaman yang dilakukan terhadap Rohingya, Kachin dan kelompok lainnya di Myanmar," katanya.

Pemerintah Myanmar juga harus mengubah konstitusi dan menghapus undang-undang yang diskriminatif. Hal ini harus dilakukan untuk memberikan hak dan kewarganegaraan kepada kelompok minoritas yang tertindas.

Menurut Gill, masyarakat internasional harus memberikan bantuan keuangan ke negara-negara seperti Bangladesh dan Malaysia. Pasalnya, kedua negara tersebut menjadi tempat masuknya pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan yang terjadi di Myanmar.

Temuan pengadilan, keputusan, dan rekomendasi pengadilan, lanjut Gill, akan diteruskan ke badan-badan internasional dan kelompok-kelompok sipil. Mereka akan terus menekan Pemerintah Myanmar agar bertindak sesuai dengan keputusan pengadilan internasional tersebut.

BACA JUGA: 6 Poin Pidato Suu Kyi Soal Rohingya, Cek Mana yang Benar

Ketua panitia pengadilan, Dr Chandra Muzaffar, memuji putusan tersebut sebagai langkah signifikan untuk mengakui kejahatan yang dilakukan di Myanmar. Ia berhadap tindakan hukum akan segera diterapkan agar kekerasan dapat berhenti.

"Pengadilan telah memanggil kejahatan dengan namanya menggunakan istilah-istilah seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida," katanya.

Dia mengatakan bahwa temuan pengadilan dan putusan pengadilan harus digunakan sebagai dasar badan internasional seperti ASEAN, Pengadilan Pidana Internasional, dan negara adikuasa untuk bertindak. Malaysia sendiri sangat mempertanyakan cara Myanmar menangani masalah Rohingya.

Selain masalah genosida, International Permanent Peoples' Tribunal telah menyelenggarakan sidang untuk berbagai kasus lainnya. Sejak didirikan, organisasi yang berisi ratusan pakar lintas bidang, dari aktivis, ilmuwan hingga purnawirawan, dari berbagai negara itu telah mengulas beragam kasus kejahatan serius seperti pelanggaran HAM, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi, hingga genosida di penjuru dunia.  Sejauh ini, mereka telah menyelenggarakan 43 sesi mengenai berbagai kasus yang melibatkan hak asasi manusia dan genosida. (DJI)

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini