KPK Nyatakan Penyadapannya Siap Diaudit, Ini Kata Politisi PPP Arsul Sani

KPK Nyatakan Penyadapannya Siap Diaudit, Ini Kata Politis PPP Arsul Sani

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengapresiasi langkah KPK yang siap diaudit terkait penyadapan karena merupakan respon cepat terkait persoalan tersebut.

Menurut dia, penyadapan yang dilakukan KPK menimbulkan prasangka yang tidak baik di masyarakat bahwa kewenangan untuk menyadap dipergunakan "tidak pas".

"Ada yang lebih kasar lagi yaitu serampangan namun kesiapan KPK itu harus diapresiasi," kata dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan KPK, Selasa (26/9/2017).

Politisi PPP itu mengatakan momen ini bisa juga untuk mendalami terkait dengan rencana Komisi III DPR menginisiasi RUU Penyadapan yang diberlakukan untuk semua penegak hukum.

Dalam RDP, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, lembaga dipimpinnya tak akan pernah menghalangi bila dilakukan audit penyadapan.

Menurut dia Kementerian Komunikasi dan Informatika pernah melakukan audit atas penyadapan yang dilakukan oleh KPK namun dihentikan seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan penyadapan harus memiliki dasar hukum berupa UU.

Dia menjelaskan penyadapan didasarkan atas laporan masyarakat dan laporan dengan tingkat data yang lebih rinci, paling cepat ditindaklanjuti oleh KPK. (feb)

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengapresiasi langkah KPK yang siap diaudit terkait penyadapan karena merupakan respon cepat terkait persoalan tersebut.

Baca Juga:

Wali Kota yang Baru Terpilih di Jerman Ditikam dan Kondisinya Kritis

Menurut dia, penyadapan yang dilakukan KPK menimbulkan prasangka yang tidak baik di masyarakat bahwa kewenangan untuk menyadap dipergunakan "tidak pas".

"Ada yang lebih kasar lagi yaitu serampangan namun kesiapan KPK itu harus diapresiasi," kata dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan KPK, Selasa (26/9/2017).

Politisi PPP itu mengatakan momen ini bisa juga untuk mendalami terkait dengan rencana Komisi III DPR menginisiasi RUU Penyadapan yang diberlakukan untuk semua penegak hukum.