Akhiri Kekerasan di Rakhine, Militan Rohingya Klaim Siap Berdamai
SITTWE – Kelompok militan Rohingya yang memicu kekerasan di Rakhine State pada Agustus 2017 akhirnya mengeluarkan pernyataan baru. Pada pernyataan itu, mereka mengklaim siap berdamai dengan Pemerintah Myanmar.
Sebagaimana dikutip dari Reuters, Sabtu (7/10/2017) pernyataan ini dikeluarkan oleh Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA jelang berakhirnya gencatan senjata dengan militer Myanmar. Hingga kini masih belum diketahui langkah lanjutan apa yang akan dipilih oleh ARSA ketika gencatan senjata itu resmi dihentikan pada Senin pekan depan.
Pihak ARSA menyatakan mereka terus bertekad untuk menghentikan tirani serta tekanan yang menimpa rakyat Rohingya. ARSA menuding Pemerintah Myanmar menggunakan pembunuhan, pembakaran dan pemerkosaan sebagai “alat” untuk melakukan depopulasi terhadap warga etnis Rohingya.
Namun militan yang memicu eksodus para warga etnis Rohingya ke Bangladesh itu mengklaim siap untuk berdamai. “Jika pada tahap apapun, Pemerintah Burma menginginkan untuk berdamai maka ARSA akan menyambut baik kehendak itu dan meresponsnya,” kata kelompok ARSA melalui pernyataannya.
Pengumuman gencatan senjata oleh ARSA pada 10 September 2017 selama sebulan itu sebenarnya bersifat sepihak. Mengingat juru bicara Pemerintah Myanmar menyebut bahwa mereka tidak memiliki kebijakan untuk bernegosiasi dengan teroris (ARSA).
Kelompok pemberontak ini melancarkan serangan serentak di 30 pos keamanan serta kamp militer Myanmar pada 25 Agustus 2017. Dengan bantuan para warga etnis Rohingya yang bersenjatakan kayu dan golok, mereka menewaskan belasan orang.
BACA JUGA: Alhamdulillah! Bangladesh Buka Pintu dan Minta Bantuan untuk Muslim Rohingya
Hal inilah yang membuat militer Myanmar melakukan serangkaian operasi di wilayah Rakhine State bagian utara. Operasi tersebut memicu para warga etnis Rohingya di sana melarikan diri dan memilih mengungsi di Bangladesh.
PBB mengklaim operasi militer Myanmar tersebut mengindikasikan tindakan pembersihan etnis. Namun Myanmar membantah hal tersebut. Pemerintah negara itu mengklaim lebih dari 500 orang tewas akibat operasi militer mereka namun rata-rata para korbannya merupakan anggota militan yang disebut menyerang warga sipil dan membakar desa-desa.
(Emirald Julio)
