Image

Hmm... Panglima Militer Myanmar Tolak Tuduhan Kekerasan dan Sebut Muslim Rohingya Bukan Pribumi

Agregasi Sindonews.com, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2017, 13:25 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 10 12 18 1793975 hmm-panglima-militer-myanmar-tolak-tuduhan-kekerasan-dan-sebut-muslim-rohingya-bukan-pribumi-wNlHRYfaE9.jpg Panglima Militer Myanmar, Jenderal Hlaing. (Foto: Reuters)

YANGON - Panglima militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan bahwa warga Muslim Rohingya bukan penduduk asli atau pribumi di negaranya. Dia juga menyebut jumlah pengungsi Rohingya terlalu dibesar-besarkan oleh media.

Komentar Jenderal Hlaing disampaikan dalam pertemuannya dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) Scot Marciel. Dia menolak menanggapi tuduhan pelanggaran yang dilakukan anak buahnya dalam kekerasan di negara bagian Rakhine.

Meski bukan presiden, Jenderal Hlaing dianggap orang yang paling berkuasa di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha itu. Sebab, di bawah konstitusi, atasan kepala junta militer adalah dirinya sendiri. Dia tidak melapor setiap keputusan militer terhadap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Dia bahkan tidak bisa dipecat.

Jenderal Hlaing yang merujuk Rohingya dengan istilah ”Bengali”, mengatakan bahwa penjajah Inggris-lah yang bertanggung jawab atas masalah tersebut.

(Baca juga: Sedih! Bocah Rohingya Diperkosa dan Harus Melihat sang Ayah Ditembak Mati Tentara Myanmar)

”Orang-orang Bengali tidak dibawa ke negara ini oleh Myanmar, tapi oleh penjajah,” katanya kepada Marciel, menurut laporan pertemuan yang diunggah di halaman Facebook-nya, pada hari Kamis (12/10/2017).

”Mereka bukan penduduk asli, dan catatan membuktikan bahwa mereka bahkan tidak disebut Rohingya tapi hanya orang Bengali selama masa penjajahan,” lanjut Panglima Militer Myanmar ini, seperti dikutip Reuters.

Kantor HAM PBB pada hari Rabu mengatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah secara brutal mengusir 0,5 juta warga Rohingya dari negara bagian Rakhine utara ke Bangladesh. Pasukan tersebut juga disebut membakar rumah, tanaman dan desa untuk mencegah para warga minoritas itu kembali.

Krisis terbaru di Rakhine dipicu oleh serangan gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) terhadap sekitar 30 pos keamanan polisi pada 25 Agustus 2017. Serangan itu dibalas dengan respons militer yang ganas.

(Baca juga: Astaga! Terlibat Cinta dengan Perempuan Rohingya, Pria Ini Diburu Polisi Bangladesh)

Kantor HAM PBB dalam laporannya berdasarkan 65 wawancara dengan pengungsi Rohingya yang tiba di Bangladesh, menyatakan bahwa para warga minoritas mengalami pembunuhan, penyiksaan dan pemerkosaan.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley pada bulan lalu mencela apa yang dia sebut ”kampanye brutal dan berkelanjutan untuk membersihkan negara dari etnis minoritas”.

Dia kemudian meminta negara-negara untuk menunda pemberian senjata ke Myanmar sampai militernya melakukan tindakan pertanggungjawaban yang memadai.

Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra'ad al-Hussein telah menggambarkan operasi militer itu sebagai ”contoh buku teks pembersihan etnis”.

Namun, Jenderal Hlaing tidak menanggapi tuduhan tersebut. Dia justru menuduh kelompok gerilyawan telah membunuh 90 orang warga Hindu dan 30 warga Rohingya yang terkait dengan pemerintah.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini