Terjerat Kasus Kewarganegaraan Ganda, Wakil PM Australia Kehilangan Jabatannya
CANBERRA – Wakil Perdana Menteri (PM) Australia, Barnaby Joyce kehilangan jabatannya setelah pengadilan menyatakan dirinya dan empat politisi lainnya dipilih secara tidak sah karena memiliki kewarganegaraan ganda. Joyce diketahui memiliki kewarganeraan Selandia Baru setelah terpilih sebagai deputi dari PM Malcolm Turnbull pada Februari 2016.
BACA JUGA: Duh! Terjerat Masalah Kewarganegaraan Ganda, Wakil PM Australia Terancam Terdepak
Putusan yang diumumkan Pengadilan Tinggi Australia itu berarti tiga orang politisi, termasuk Joyce tidak boleh memegang jabatan pemerintahan. Undang-undang Australia melarang seorang politisi dengan kewarganegaraan ganda untuk dipilih.
Dengan lengsernya Joyce, Pemerintahan PM Malcolm Turnbull kehilangan suara mayoritasnya di parlemen. Namun, Joyce yang telah melepaskan kewarganegaraan Selandia Barunya pada Agustus, telah bersumpah kembali maju dan merebut kursinya di majelis rendah Australia saat pemilihan umum kembali digelar pada 2 Desember.
"Saya menghormati putusan pengadilan. Kita hidup dalam sistem demokrasi yang luar biasa, dengan semua checks and balances mereka telah memberi kita semua kebebasan yang kita lihat. Saya berterima kasih kepada pengadilan atas pertimbangan mereka," kata Joyce sebagaimana dikutip dari BBC, Jumat (27/2017).
Selain Joyce, empat politisi lain yang juga terkena dampak dari putusan pengadilan tersebut adalah Fiona Nash, Malcolm Roberts, Larissa Waters dan Scott Ludlam. Larissa Waters telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Juli saat skandal ini pertama kali mengemuka
Sementara dua politisi lain yang juga disorot terkait kasus ini, Senator Matt Canavan dan Nick Xenophon dinyatakan terpilih secara sah.
Kasus kewarganegaraan ganda telah menjadi sorotan dalam politik Australia sejak Juli. Kasus itu mendorong puluhan anggota parlemen Australia untuk memperjelas status mereka secara terbuka kepada publik.
PM Australia, Malcolm Turnbull mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan pengadilan tersebut, terutama karena pemerintahannya kini kehilangan posisi mayoritas di parlemen. Situasi ini berpotensi memperumit perpolitikan di Negeri Kanguru.
"Keputusan pengadilan hari ini jelas bukan hasil yang kami harapkan, tapi urusan pemerintahan terus berlanjut," kata Turnbull.
(Rahman Asmardika)
