Inggris-Prancis Enggan Akui Deklarasi Kemerdekaan Catalunya dari Spanyol
LONDON – Parlemen Daerah Catalunya resmi mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol yang diputuskan lewat pemungutan suara pada Jumat 27 Oktober. Meski demikian, Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May mengaku tidak akan pernah mengakui deklarasi kemerdekaan Catalunya.
BACA JUGA: Parlemen Catalunya Sepakat Deklarasikan Kemerdekaan dari Spanyol
Melalui juru bicaranya, Ketua Partai Konservatif itu ingin agar kesatuan Spanyol sebagai sebuah negara utuh tetap dipertahankan. May menganggap krisis yang terjadi di Catalunya terjadi karena referendum yang dianggap ilegal oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol.
“Inggris Raya tidak dan tidak akan mengakui deklarasi kemerdekaan unilateral yang dibuat oleh Parlemen Daerah Catalunya,” bunyi pernyataan resmi PM Theresa May, melansir dari Sky News, Sabtu (28/10/2017).
“Deklarasi tersebut berdasarkan pemungutan suara yang dinyatakan ilegal oleh peradilan Spanyol. Kami terus ingin melihat supremasi hukum ditegakkan, penghormatan terhadap Konstitusi, dan persatuan Spanyol terjaga,” sambung pernyataan resmi tersebut.
BACA JUGA: Wapres Catalunya: Tak Ada Pilihan Lain Kecuali Merdeka
BACA JUGA: Menlu Spanyol Bantah Madrid Disebut Hendak Kudeta Catalunya
Dukungan serupa terhadap Spanyol disampaikan oleh pemerintah Jerman melalui juru bicara pemerintahan, Steffen Seibert. Berlin mendukung posisi Perdana Menteri Mariano Rajoy dalam rangka mengembalikan situasi agar tetap kondusif.
Presiden Prancis Emmanuel Macron turut mendukung penuh pemerintah Spanyol. Pria berusia 39 tahun itu mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki satu lawan bicara di Spanyol, yaitu Perdana Menteri Mariano Rajoy. Ia menyatakan, Rajoy selalu mendapatkan dukungan darinya.
BACA JUGA: Spanyol Akan Pecat Presiden Catalunya Sekaligus Ambil Alih Pemerintahan
Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker meminta agar keutuhan Spanyol tetap terjaga. Ia mengatakan, sangat penting untuk mencegah perpecahan di Uni Eropa dan tidak ingin situasi di masa depan di mana blok tersebut terdiri dari 95 negara berbeda.
“Kita harus menghindari perpecahan. Kita sudah melihat adanya perpecahan dan kehancuran dan kita tidak ingin melihatnya lagi,” ucap Jean-Claude Juncker.
(Wikanto Arungbudoyo)
