Mantap! Indonesia Dukung Resolusi Pencabutan Blokade AS terhadap Kuba
JAKARTA - Pemerintah Indonesia memberi dukungan atas resolusi pencabutan blokade dari Amerika Serikat (AS) yang diajukan Kuba. Penyataan ini disampaikan langsung oleh Duta Besar (Dubes) Kuba untuk Indonesia, Nirsia Castro Guevara.
Pemerintah Kuba sendiri rencananya akan kembali mengajukan resolusi pencabutan blokade dalam majelis badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada besok, Rabu 1 November. Terhitung Kuba telah mengajukan resolusi pencabutan blokade tersebut sebanyak 21 kali sejak 1992.
"Banyak pihak yang mendukung Kuba agar blokade tersebut dicabut termasuk Indonesia. Sejak pertama kali Kuba mengajukan resolusi pencabutan blokade, Indonesia sudah memberi dukungan," ujar Dubes Guevara kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31 Oktober 2017).
Dukungan yang diberikan Indonesia ini tentunya tidak lepas dari kedekatan hubungan antara kedua pemimpin negara terdahulu. Sebagaimana diketahui, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, merupakan sahabat dekat Presiden Fidel Castro yang wafat di usia 90 tahun pada 26 November 2016. Bahkan, Soekarno sudah dianggap sebagai guru oleh Castro.
BACA JUGA: Lebih dari 21 Kali Mencoba, Kuba Tak Menyerah Ajukan Resolusi Pencabutan Blokade AS
Hubungan kedua orang hebat itu terjalin karena hubungan Indonesia dan Kuba semakin merenggang dengan AS pada akhir era 50-an. Blokade yang telah berlangsung hampir selama 60 tahun itu tentu merugikan warga Kuba, salah satunya dalam sektor ekonomi. Meski demikian, blokade ini tidak memengaruhi kerjasama perdagangan Indonesia dan Kuba yang bisa dibilang masih cukup rendah.
"Kita tidak bisa bilang terpengaruh (perdagangan) karena saat ini perdagangan dengan Indonesia masih sangat rendah. Kita berharap di masa depan ekspor-impor dengan Indonesia tetap tidak akan terganggu," terang Dubes Guevara.
Selain Indonesia, dukungan atas pencabutan blokade AS ini juga didapatkan Kuba dari banyak negara anggota PBB. Diketahui, terdapat 191 negara anggota PBB yang mendukung pencabutan ini kecuali AS dan Israel. Sebanyak 73% warga AS dan warga keturunan Kuba di sana juga memberikan dukungan atas upaya ini.
Blokade AS terus menyebabkan penderitaan bagi rakyat Kuba dan menghalangi pembangunan ekonomi negara.
"Dalam bidang perdagangan kita harus bertransaksi lewat cara yang tidak terdampak blokade. Ketertarikan negara lain yang ingin berinvestasi di Kuba menjadi rusak. Komoditas kadang beli dari Indonesia atau dari pihak ketiga," imbuh Dubes Guevara.
Blokade ini dinilai sebagai salah satu bentuk kejahatan genosida berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida pada 1948. Blokade Kuba juga dianggap sebagai perang ekonomi sesuai dengan Deklarasi Undang-Undang Perang Maritim yang dicanangkan melalui konferensi angkatan laut London pada 1909.
(Rifa Nadia Nurfuadah)
