Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Mainkan Isu SARA pada Pemilu Adalah Bentuk Kemunduran Demokrasi!

Muhamad Rizky , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2017 |02:38 WIB
Mainkan Isu SARA pada Pemilu Adalah Bentuk Kemunduran Demokrasi!
(Foto: Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Bidang Hukum Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Jakarta, Plesidus Asia Deonary menilai maraknya isu Suku Agama Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam momen-momen politik dianggap sebagai kemunduran demokrasi.

"Jika masih ada kelompok atau pihak yang menggunakan isu identitas (SARA) dalam pemilu maka hal tersebut dapat dinilai sebagai kemunduran demokrasi," ucap Plesidus saat diskusi publik bertajuk 'Menyongsong Pemilu Aman Damai dan Demokratis' di Jalan Sultan Agung, Jakarta Pusat, Kamis, (09/11/2017).

Ia memperkirakan, jelang Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 mendatang isu SARA akan kembali dijadikan 'alat' untuk melemahkan pihak tertentu. Bahkan menurutnya isu Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah mulai diwacanakan untuk kepentingan Pilpres 2019 mendatang terlebih di era teknologi sehingga sangat memudahkan dalam menyebar informasi.

"Pengaruh kemudahan teknologi internet membuat propaganda dan agitasi dapat dijalankan dengan mudah, cepat, dan banyak sasaran. Hal ini tentu bisa menyebabkan polarisasi dan konflik sosial di masyarakat," tuturnya.

Belajar dari Pilkada DKI Jakarta pada 2017 kata Plesidus, kita harus bisa mencermati dan waspada terhadap isu-isu sara yang digunakan dalam pemilu sebagai bahan propaganda dan agitasi merusak nilai demokrasi. Untuk itu menurutnya, dalam hal ini para pelaku politik maupun tokoh masyarakat, agama, dan elit politik harus menunjukkan komitmen itu dengan mengajak masyarakat agar cerdas dalam berdemokrasi.

"Isu-isu dalam pemilu harus mengedepankan program kerja yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat indonesia, maka pemilih akan lebih bebas menyalurkan suaranya tanpa terikat oleh identitas SARA, meskipun menjadi hak pemilih jika menjatuhkan pilihannya berdasarkan prioritas persamaan identitas SARA," ungkapnya.

Dalam hal ini lanjutnya, pemerintah harus tegas apabila isu tersebut kembali terulang dalam menghadapi Pilkada dan Pilpres mendatang. Selain itu aparat penegak hukum juga harus bisa mendeteksi sejak dini dan mencegah terhadap hal-hal yang mengarah akan unsur SARA. "Jika isu SARA ini bisa dideteksi dan dicegah, minimal pemilu lebih sehat dan sejuk, persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan tetap terjaga," terangnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement