FOKUS: Penyanderaan 1.300 Warga Papua, Kedepankan Tindakan Persuasif untuk Hindari Korban Jiwa
PUBLIK Tanah Air dibuat heboh setelah kemarin dikabarkan sebanyak 1.300 warga Kampung Kimbely dan Kampung Banti di Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB). Mereka pun tidak bisa bergerak leluasa akibat berada di bawah ancaman kawanan tersebut. KKB sudah menyandera warga selama empat hari. Kepolisian dan TNI kini tengah melakukan upaya negosiasi dengan pimpinan penyandera dan meminta bantuan sejumlah tokoh agama dan masyarakat untuk membebaskan warga.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara mengenai kasus sandera terhadap 1.300 orang di Papua yang dilakukan KKB. Menurut dia, KKB tersebut merupakan kelompok lama yang sudah ada sejak dirinya menjabat sebagai Kapolda Papua. Tito mengatakan, jumlah KKB tidak banyak, hanya diperkirakan 20–25 orang. Itu pun tidak semuanya memiliki senjata, hanya berkisar maksimal 10 pucuk senjata. Strategi yang digunakan juga sistem menyerang sambil lari.
Tito menjelaskan, KKB dengan warga yang disandera mayoritas memiliki profesi sama sebagai pendulang yakni orang yang kesehariannya mengais limbah emas PT Freeport Indonesia di Kali Kabur. Masyarakat yang menjadi anggota KKB itu diketahui kadang-kadang memeras warga. Di kawasan tersebut ada sekira 8 sampai 10 ribu pendulang liar yang mencari untung dari limbah PT Freeport Indonesia. Tito melanjutkan, para pendulang yang berasal dari warga lokal dan pendatang itulah yang kerap dijadikan objek oleh KKB untuk mendapatkan keuntungan.
(Baca: Gawat! Pimpinan KKB di Papua Ogah Komunikasi dengan Pemerintah)
Guna menghentikan konflik sosial ini, ungkap Tito, Polri bersama TNI sedang menyusun strategi memperkuat pengamanan dan melakukan pengejaran terhadap KKB itu. "Memang ada permasalahan sosial ini karena bertahun-tahun ribuan orang sudah mendulang di situ, di Kali Kabur. Hasil limpahan dari Freeport namanya teling," ujar mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tersebut, Kamis 9 November 2017.
Sementara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menuturkan dalam membebaskan 1.300 warga Desa Kimbely dan Desa Banti dari KKB, pihaknya dan Polri bakal menggunakan langkah persuasif terlebih dahulu. "Apabila soft tidak bisa, baru kita melakukan langkah selanjutnya," ujarnya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
Lebih lanjut Gatot mengatakan bahwa dalam menyelamatkan warga dari penyandera, TNI juga akan melakukan pengamatan secara teliti guna menentukan langkah berikutnya. "Dalam pelaksanaan ini TNI mengadakan pengamatan, kemudian mengadakan pengintaian, karena mereka menyandera masyarakat umum, maka penanganannya harus juga dilakukan dengan teliti," jelasnya.
(Baca: Kapolda Papua Sebut Ada Laporan KKB Culik Warga Utikini)
Kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjelaskan pemerintah telah meminta Polri dan TNI melakukan pendekatan persuasif kepada KKB tersebut. Hal itu guna menghindari jatuhnya korban jiwa tidak berdosa. "Satu upaya persuasif dulu untuk mengatasi itu. Enggak boleh ya ada satu kelompok masyarakat kemudian melakukan tindakan (di luar) hukum, dan masyarakat lain enggak boleh. Di mana pun. Termasuk di Papua sekalipun enggak boleh," ujarnya di Taman Makam Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).
Wiranto menerangkan, pemerintah tengah menghadapi organisasi ilegal yang melakukan tindakan kriminal dalam setiap menggencarkan aksinya. Oleh karena itu, ia telah meminta Polri dan TNI untuk segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut. "Daerahnya ke sana itu terpencil. Daerah pendulangan emas itu. Sehingga menuju ke sana perlu waktu, tapi sekarang sedang dilaksanakan," terangnya.
Ia menyatakan belum mengetahui motif aksi KKB di wilayah Tembagapura, Papua, tersebut. Namun, ungkap Wiranto, tindakan persuasif yang dilakukan pemerintah lantaran tidak ingin ada persepsi bahwa pemerintah ingin melawan masyarakat Papua. "Jangan sampai nanti ada satu pendapat kita sedang melawan masyarakat Papua, jangan. (Itu) bukan. Masyarakat Papua juga enggak senang seperti ini. Bupati juga enggak senang dengan kegiatan ini," tukasnya.
(Hantoro)
