NAYPYIDAW – Pemerintah Myanmar dan Bangladesh akan mengadakan pertemuan pada Rabu dan Kamis pekan ini. Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi berharap pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali dapat menghasilkan sebuah nota kesepahaman tentang ‘kembalinya keamanan dan sukarela’ bagi warga Rohingya.
"Kami berharap ini akan menghasilkan sebuah MOU yang ditandatangani dengan cepat, yang akan memungkinkan kita untuk memulai dengan cara yang aman dan secara sukarela dalam mengembalikan semua orang yang telah melintasi perbatasan," kata Suu Kyi.
BACA JUGA: Myanmar Usulkan Terima Kembali Warga Rohingya dari Bangladesh
Krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar, telah mendorong lebih dari 600 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Kelompok-kelompok hak asasi manusia pun menuduh militer Myanmar melakukan kekejaman, termasuk pemerkosaan massal terhadap Rohingya selama operasi pembersihan yang mereka lakukan.
"Kita tidak bisa mengatakan apakah (pelanggaran hak asasi manusia) itu sudah terjadi atau tidak. Sebagai tanggung jawab pemerintah, kita harus memastikan hal itu tidak akan terjadi," ujar Suu Kyi kepada wartawan di pertemuan Asia-Eropa atau ASEM, sebagaimana dikutip dari Reuters, Selasa (21/11/2017).
Suu Kyi mengatakan bahwa Myanmar akan mengikuti kerangka kesepakatan yang dicapai pada 1990-an untuk memulangkan para pengungsi Rohingya. Dalam kesepakatan itu, Myanmar tidak membahas status kewarganegaraan Rohingya. Namun, Bangladesh telah mendesak proses pemulangan Rohingya harus diikuti dengan perlindungan yang lebih.