JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto, resmi ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu 19 November 2017. Sebelumnya Setnov memang menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Menyikap hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai tekait status Setya Novanto tersebut bisa berpengaruh terhadap lembaga legislatif DPR.
(Baca: Soal Penggantian Setya Novanto, MKD Buka Peluang Panggil KPK)
"Terkait status Ketua DPR Setya Novanto yang kini menjadi tahanan KPK memengaruhi kredibilits dan citra parlemen," ungkap Baidowi dalam rilis yang diterima Okezone, Rabu (22/11/2017).
Meskipun saat ini pergantian ketua DPR merupakan kewenangan Golkar yang menjadi tempat bernaung Setya Novanto, Baidowi mengatakan bahwa PPP berharap persoalan di internal partai berlambang pohon beringin itu tidak sampai mengganggu kredibilitas lembaga negara.
"Kami menghormati hak politik masing-masing parpol dalam bersikap, namun kredibilitas lembaga perlu diutamakan, karena saat ini DPR sedang disorot publik, bahkan secara langsung menyerang personal Pak Novanto," jelasnya.