Tiada Lagi Pesta Pora di Korea Utara
Sebagaimana dilansir Telegraph, kabar tersebut disampaikan oleh intelijen Korea Selatan dalam sebuah pertemuan dengan anggota parlemen di Seoul.
"Pyongyang telah merancang sebuah sistem dimana organ partai melaporkan kesulitan ekonomi masyarakat setiap hari, dan telah melarang pertemuan yang berkaitan dengan minum, bernyanyi dan hiburan lainnya," demikian bunyi laporan Biro Intelijen Nasional Korea Selatan.
Selain sebagai upaya peningkatan kontrol sosial, larangan tersebut juga merupakan langkah pemerintah Korea Utara untuk bertahan dari sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) pada September lalu.
Tamparan Keras DK PBB
Sebagai buntut dari serangkaian enam uji coba senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara, DK PBB menjatuhkan sanksi keras terhadap pemerintahan Kim Jong-un, yakni berupa pembatasan impor minyak dan larangan ekspor tekstil bagi negara totalitarian itu.
Rancangan atau resolusi sanksi yang diadopsi DK PBB itu diajukan oleh Amerika Serikat. Resolusi itu pun kemudian disahkan pada Senin, 11 September 2017 waktu New York, setelah Washington sepakat untuk merevisi draft resolusi atas tekanan China dan Moskow.
