Soal Emil Dardak, Sekjen PDIP: Otomatis Dipecat, Bu Mega Biasa Aja
DEPOK - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Emil Elestianto Dardak sudah dipecat secara otomatis sejak dirinya mendeklarasikan sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jawa Timur berpasangan dengan Khofifah Indar Parawansa.
Seperti diketahui Emil Dardak merupakan Bupati Trenggalek yang juga kader partai berlogo banteng moncong putih itu. Namun belum lama ini pemimpin muda tersebut malah membelot dan menerima deklarasi pasangan di DPP Partai Golkar.
"Soal itu Bu Mega biasa saja. Sudah biasa namanya proses konsolidasi partai. Dia diuji komitmennya apakah dia menempuh jalan kesetiaan untuk rakyat atau jalan pribadi. Nah, tentu saja pilihan-pilihan setiap manusia bebas mengambil keputusan dan juga keputusan itu posisi politiknya menjadi berbeda," ujar Hasto di sela Diklat Penanggulangan Bencana bagi Kader PDIP di Bumi Perkemahan Cibubur, Depok, Kamis (23/11/2017).
Dia menambahkan, soal status Emil Dardak, PDIP menyatakan sudah memecat secara otomatis pemimpin muda yang baru dua tahun menjabat sebagai Bupati Trenggalek tersebut. Terlebih Emil, kata Hasto, tidak mengajukan surat pengunduran diri.
"Pada Emil Dardak, kami telah mengambil pilihan sebagai partai politik berdasarkan usulan bidang hormatan. Kami memberikan sanksi pemecatan kepada dia seketika yang bersangkutan sudah mendapat dukungan dari partai lain. Ini merupakan tindakan disiplin, setiap partai melakukan hal tersebut karena partai ini dibangun bukan karena untuk kepentingan pribadi," bebernya.
Dari kacamata Hasto, sebetulnya Emil Dardak merupakan sosok pemimpin perubahan yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi untuk mampu mengatasi persoalan di Trenggalek yang terisolir.
"Namun, baru berjalan dua tahun yang bersangkutan mungkin karena pendidikan barat di mana aspek-aspek individualisme dan loncatan karir merupakan hal yang biasa. Tetapi bagi PDIP Perjuangan untuk menjadi bupati lalu menjadi gubernur paling tidak sekurang-kurangnya menyelesaikan satu tahap atau satu periode dulu sehingga komitmen rakyat tidak dikorbankan," jelasnya.
Dia mencontohkan, ketika Joko Widodo menjadi walikota beliau menyelesaikan lebih dari satu periode. "Karena kepemimpinannya merakyat, kemudian didorong masyarakat untuk menjadi Gubernur di DKI Jakarta. Nah PDIP tidak punya tradisi loncat-loncat seperti itu tetapi setiap jenjang jabatan untuk memerlukan dukungan mentalitas dukungan pengalaman dukungan kedewasaan dalam politik," pungkasnya.
(Risna Nur Rahayu)
