nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hingga Batas Pendaftaran, Tidak Ada Calon Independen Ikuti Pilgub Riau 2018

ant, Jurnalis · Senin 27 November 2017 09:56 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 11 27 340 1821057 hingga-batas-pendaftaran-tidak-ada-calon-independen-ikuti-pilgub-riau-2018-rLSjnySGLw.jpg Pilgub Riau 2018 dipastikan tanpa calon independen. (Foto: Okezone)

PEKANBARU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau memastikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur setempat pada 2018 tanpa calon dari jalur perseorangan atau independen. Hal tersebut diketahui setelah tidak adanya calon yang mendaftar.

"KPU Provinsi Riau sudah menandatangani berita acara (BA) nihilnya peserta pada Tahapan Penerimaan Syarat Dukungan Calon Perseorangan di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 lewat pukul 00.00 WIB," kata Ketua KPU Riau Nurhamin melalui siaran persnya, di Pekanbaru, Senin (27/11/2017).

(Baca: Pendaftaran Ditutup, Pilgub Bali 2018 Tanpa Calon Independen)

Nurhamin menjelaskan, berdasarkan Surat Nomor: /HM.03.6-Pu/14/Prov/XI/2017 diputuskan Pilgub Riau 2018 tanpa calon dari jalur perseorangan karena tidak ada yang mendaftarkan diri untuk menyerahkan dukungan ke KPU.

Kemudian sehubungan dengan berakhirnya jadwal tahapan penerimaan penyerahan syarat minimal dukungan pasangan calon perseorangan pada Pilgub Riau, yakni 22–26 November 2017 pukul 24.00 WIB, pihaknya sudah memastikan tidak ada satu pun bakal pasangan yang resmi menyerahkan syarat minimal dukungan.

Maka itu, KPU Riau dalam berita acara memastikan bahwa pada Pilgub Riau 2018 tanpa peserta dari jalur pasangan calon perseorangan.

"Sesuai jadwal tahapan sejak 22–26 November 2017, KPU Provinsi Riau telah membuka layanan penerimaan syarat minimal dukungan pasangan calon perseorangan. Di mana, kami telah menetapkan jumlah minimal dukungan sebesar 333.119 penduduk, " ujar Nurhamin.

(Baca: Pilgub Jateng 2018, Tidak Ada Calon Perseorangan yang Mendaftar)

Ia menambahkan, jumlah dukungan itu didasari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan terakhir sebesar 3.919.048 pemilih. Hal tersebut berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam aturan itu menegaskan, provinsi dengan jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT terakhir 2.000.000–6.000.000, dukungannya adalah sebesar 8,5 persen dari jumlah DPT pemilihan terakhir.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini