nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Korban Terorisme di Samarinda Dapat Konpensasi dari Pemerintah

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Rabu 29 November 2017 13:15 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 11 29 340 1822599 korban-terorisme-di-samarinda-dapat-konpensasi-dari-pemerintah-MqMwCFcqT8.jpg foto: Illustrasi Okezone

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), memberikan konpensasi atau ganti rugi kepada tujuh orang korban tindak pidana terorisme kasus bom Samarinda, sebesar Rp237 juta.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, kompensasi tersebut diserahkan sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Pemberian kompensasi kepada para korban tindak pidana terorisme ini merupakan salah satu amanat yang tertuang dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban," kata Haris di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Semendawai menjelaskan, dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban itu secara khusus disebutkan bahwa korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi dari negara.

"Untuk pertama kalinya, kompensasi dari negara diberikan kepada tujuh orang korban tindak pidana terorisme bom Samarinda," sambungnya.

Menurut dia, memang kompensasi saat ini baru bisa diberikan kepada korban tindak pidana terorisme. Sebenarnya, korban pelanggaran HAM Berat juga berpotensi menerima kompensasi.

"Namun, terkendala belum adanya pengadilan HAM sehingga belum ada putusan soal kompensasi," jelas dia.

Ia menyebutkan kompensasi kepada korban kejahatan terorisme baru pertama kali diberikan di Indonesia melalui putusan pengadilan, yakni di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). 

"Jadi, dibawah Pemerintahan Jokowi tidak hanya apresiasi putusan dari pengadilan tapi mendukung kompensasinya.‎ Bu Menteri Keuangan sudah menyetujui agar LPSK dapat menggunakan anggaran untuk membayar kompensasi korban terorisme tadi," tuturnya.

Ia menambahkan, selama 9 tahun LPSK berdiri sampai 2017 ini jumlah saksi dan korban yang sedang dilindungi oleh LPSK sebanyak 2.413 orang. Sedangkan, untuk jumlah permohonan perlindungan yang masuk sampai 27 November 2017 sebanyak 1.622 permohonan perlindungan.

"Dari seluruh korban dan saksi tersebut, terbanyak merupakan saksi dan korban tindak pidana pelanggaran HAM Berat," pungkasnya.

Perlu diketahui, pada 13 November 2016 telah terjadi tindak pidana terorisme berupa peledakan bom molotov di Gereja Oikumene di Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda Seberang, Samarinda, Kalimantan Timur.

Beberapa korban yang kesemuanya anak-anak mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Salah seorang korban di antaranya yang berusia 2,5 tahun meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit setempat.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini