Soal Lahan Sumber Waras, Sandi: Kami Akan Selesaikan secara Kekeluargaan
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno mengatakan pihaknya bakal melakukan pertemuan dengan Rumah Sakit Sumber Waras untuk menyelesaikan polemik pembelian lahan senilai Rp 191 miliar. Ia mengaku akan menyelesaikannya secara kekeluargaan.
"Kami duluan yang datang, kami datang kekeluargaan karena kami yang bertransaksi, untuk minta penjelasan," papar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017).
Politikus Gerindra itu menuturkan, dirinya telah menginstruksikan Sekretaris Daerah, Saefullah untuk mengatur pertemuan tersebut. Namun sayangnya ia belum menjelaskan lebih rinci kapan waktu pertemuannya.
"Kami akan melakukan pertemuan dengan pihak RS Sumber Waras. Jadi beberapa hari ini pak Sekda akan mengatur jadwal pertemuan, untuk menindak lanjuti beberapa temuan BPK," tambahnya.
Sandi berharap agar kasus ini segera selesai, rencananya Sandi akan membekukan RSSW jika permasalahan-permasalahan di rumah sakit itu telah selesai.
"Bahwa Sumber Waras ini bisa selesai status lahannya, selesai status hukumnya, selesai status akuntasinya, sehingga bisa dibekukan dan bisa kami bangun lagi rumah sakit," lanjutnya.
Lebih lanjut, Sandi berkata, dalam pertemuan nanti akan terfokus kepada ihwal pengembalian kerugian Pemprov senilai Rp 191 miliar atau membatalkannya jika pihak rumah sakit tak ingin mengembalikannya.
Kata dia, kedua pilihan itu merupakan cara untuk mengejar target dari Pemprov agar predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat diraih.
"Hasil WTP soal sumber waras bahwa sumber waras menjadi temuan BPK dan jika kita ingin mendapat predikat wtp kita harus satu opsinya pertama menagih atas kerugian negara atau kedua membatalkan hasil transaksi," pungkasnya.
Pengadaan lahan RS Sumber Waras menjadi polemik setelah BPK mengeluarlan hasil audit investigasi yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Kegiatan tersebut sempat diselidiki oleh KPK, namun dinyatakan tak terindikasi dugaan korupsi.
(Ulung Tranggana)
