Image

MKD Kebut Penuntasan Perkara Etik Setya Novanto

Fahreza Rizky, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2017, 14:14 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 12 08 337 1827311 mkd-kebut-penuntasan-perkara-etik-setya-novanto-uZOhkKijrf.jpg Wakil Ketua MKD DPR RI Syarifuddin Sudding (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menargetkan penanganan dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) rampung sebelum masa reses pada pertengahan Desember 2017.

"Mudah-mudahan sebelum masa reses ini, minggu depan kita sudah bisa (tarik kesimpulan) ini," kata Wakil Ketua MKD Syarifudin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Hanya saja, dia enggan membeberkan inti dari kesimpulan dugaan pelanggaran etik Setnov. Pasalnya, masih ada beberapa pihak yang perlu dimintai keterangan sebelum terbit kesimpulan akhir.

"Saya kira dengan beberapa keterangan yang sudah kita dapatkan, saya kira salah satunya adanya ya paling tidak ada beberapa hal yang menurut saya dilakukan pendalaman pelanggaran etik," ujarnya.

(Baca Juga: Soal Pengganti Setnov di Posisi Ketua DPR, Gerindra Pasrahkan ke Internal Golkar)

Adapun yang belum dimintai keterangan yakni mantan jurnalis Metro TV, Hilman Mattauch. Diketahui, Hilman adalah orang terdekat Setnov ketika peristiwa kecelakaan mobil. Pemeriksaan Hilman untuk menelusuri 'pelarian' Setnov ketika hendak ditangkap KPK.

"Salah satunya. Dan ada beberapa orang lagi," lanjutnya.

Hanya dia enggan memastikan, jika ‘pelarian’ Setnov masuk kategori pelanggaran kode etik karena ada batasan perilaku dari anggota dewan ketika menghadapi proses hukum.

(Baca Juga: Bamsoet Dinilai Punya Kemampuan Gantikan Setnov di Kursi Ketua DPR)

"Ya kan dalam kode etik kami kan apa namanya, ada pembatasan terhadap sikap perilaku dalam rangka untuk menghormati lembaga atau institusi penegak hukum. Misalnya, ada satu proses atau tidak dalam konteks untuk menghalang-halangi," ujar politikus Hanura ini.

Setya Novanto menjadi tersangka dan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi proyek pengadaan E-KTP. KPK menyangka Setnov melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini