JAKARTA - Dua jam sudah Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berlangsung pada Rabu (13/12/2017) malam ini. Rapat pleno resmi dilakukan setelah dibacakannya dakwaan perkara dugaan korupsi KTP elektronik atas terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada sore tadi.
Sebelum membuka rapat pleno, Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan untuk menentukan ketua umum Partai Golkar memang harus menempuh jalur musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Namun, keputusan penentuan munaslub akan ditentukan setelah rapat pleno dilakukan, termasuk penentuan waktu pelaksaan Munaslub.
"Saya kira begini ya, saya tidak boleh berwacana. Biarkan nanti rapat pleno ya. Kalau saya mengatakan harus begini nanti dianggap Plt Ketum mengarahkan. Tidak boleh. Biar betul betul aspirasi ini tumbuh dari seluruh pengurus DPP dengan secara sungguh sungguh memperhatikan aspirasi-aspirasi yang sudah berkembang sebelumnya," ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017).
Idrus menambahkan hingga saat ini sudah ada usulan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat provinsi maupun kabupaten kota serta ormas sayap partai Golkar yang mendesak untuk digelar Munaslub.