Pleno Digelar Tertutup, Waktu Pelaksanaan Munaslub Jadi Perdebatan
JAKARTA - Dua jam sudah Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berlangsung pada Rabu (13/12/2017) malam ini. Rapat pleno resmi dilakukan setelah dibacakannya dakwaan perkara dugaan korupsi KTP elektronik atas terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada sore tadi.
Sebelum membuka rapat pleno, Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan untuk menentukan ketua umum Partai Golkar memang harus menempuh jalur musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Namun, keputusan penentuan munaslub akan ditentukan setelah rapat pleno dilakukan, termasuk penentuan waktu pelaksaan Munaslub.
"Saya kira begini ya, saya tidak boleh berwacana. Biarkan nanti rapat pleno ya. Kalau saya mengatakan harus begini nanti dianggap Plt Ketum mengarahkan. Tidak boleh. Biar betul betul aspirasi ini tumbuh dari seluruh pengurus DPP dengan secara sungguh sungguh memperhatikan aspirasi-aspirasi yang sudah berkembang sebelumnya," ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017).
Idrus menambahkan hingga saat ini sudah ada usulan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat provinsi maupun kabupaten kota serta ormas sayap partai Golkar yang mendesak untuk digelar Munaslub.
"Saya kira itu semua tatanan-tatanan Partai Golkar sudah jelas. Jadi kita tidak boleh berkreasi tapi menyimpang dari aturan yang ada," tuturnya.
Idrus yang juga maju menjadi calon ketua umum itu tetap menekankan agar pelaksanaan Munaslub mengedepankan asas kekeluargaan dan kebersamaan yang selama ini terbangun di Partai Golkar.
"Kita ingin munaslub ke depan nanti kalau disepakati tidak ada satupun di antara elite elite Partai Golkar yang merasa tercederai. Saya kira itu aja," tukas Idrus.
Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita akan memperjuangkan Munaslub terselenggara sebelum 20 Desember. Hal ini karena agenda politik Pilkada 2018 akan dimulai awal Januari 2018.
"Tentu kami akan lakukan perjuangan di dalam rapat pleno nanti agar rapat pleno memutuskan munaslub dilakukan selambat-lambatnya tanggal 17 Desember sehingga kita punya cukup waktu mengikuti agenda politik di 2018 khususnya di awal januari nanti," kata Agus.
Senada dengan Agus, Ketua Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar Airlangga Hartanto sangat berharap pelaksanaan Munaslub sebaiknya digelar pada Desember ini.
"Diharapkan bulan Desember ini sudah bisa diselesaikan," kata Airlangga.
Pendapat berbeda dilontarkan Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsudin yang menilau sebaiknya pelaksanaan Munaslub dilaksanakan usai tahun baru 2018.
"Ya kan kasihan orang natal dan tahun baru. Natalan dulu lah," pungkas Aziz.
(Mufrod)
