Arab Saudi Sulit Jadi Mediator Konflik Israel-Palestina
JAKARTA - Keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel membuat Negeri Paman Sam tidak lagi pantas disebut sebagai mediator konflik Israel-Palestina. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Terpilih Zuhair al Shun mengatakan, negaranya saat ini mencari pihak ketiga sebagai mediator setelah AS dinilai tidak pantas.
Salah satu negara yang digadang-gadang bisa menjadi mediator adalah Arab Saudi. Sebab, Negara Kerajaan itu memiliki pengaruh kuat di Timur Tengah. Akan tetapi, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah al Shuabi menyatakan hal tersebut mustahil terjadi.
BACA JUGA: PM Israel Berterima Kasih Atas Veto AS Soal Resolusi Yerusalem
"Tentu akan sangat menyenangkan jika Arab Saudi mengambil posisi dan peran tersebut. Akan tetapi sangat tidak mungkin, semua orang tahu Arab Saudi selalu ada di pihak Palestina," ujar Osama kepada awak media di Kediaman Duta Besar Arab Saudi di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).
"Arab Saudi tidak punya hubungan dengan Israel dalam bentuk diplomatik atau politik. Tidak mungkin kami jadi penengah," sambungnya.
BACA JUGA: Dunia Tolak Yerusalem Ibu Kota Israel, PBB Keluarkan Resolusi Sejak 1947
Ia juga menjawab rumor yang beredar di mana Arab Saudi dilaporkan menawarkan Kota Abu Dis sebagai Ibu Kota Palestina pengganti Yerusalem Timur. Tawaran itu disampaikan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al Saud saat Presiden Otoritas Palestina (PLO) Mahmoud Abbas berkunjung ke Riyadh beberapa waktu lalu.
"Mengenai rumor itu semuanya memiliki sikap yang sama. Yerusalem adalah Ibu Kota Palestina," jawab Osama singkat.
BACA JUGA: AS Ancam Catat Nama Anggota PBB Pendukung Resolusi Yerusalem
Sebagaimana diberitakan, pemerintah AS melalui Presiden Donald Trump mengumumkan pengakuan bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel pada 6 Desember. Pengakuan itu diikuti perintah pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Sejumlah negara menolak pengakuan Washington tersebut. Mereka menilai, klaim AS itu sangat sepihak dan condong ke Israel tanpa memandang hak-hak dasar warga Palestina. Sebab, status final Yerusalem harusnya diputuskan bersama oleh Israel dan Palestina lewat perundingan damai. Saat ini, Kota Suci itu berada dalam status legal dan politik khusus di bawah pengawasan Yordania sesuai mandat PBB.
(pai)
(Rifa Nadia Nurfuadah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
