Meski demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu memastikan tidak akan ada program di Pemprov DKI yang terhambat akibat persoalan pencoretan TGUPP oleh Kemendagri. Pemprov DKI, kata dia, akan terus bekerja kendati tanpa dukungan dari Kemendagri.
"Kita akan jalankan amanat. Bagi kita yang penting di Jakarta ini lapangan pekerjaan, yang penting adalah fasilitas pendidikan baik, ketimpangan dibereskan, timnya apapun kita bisa survive nggak ada masalah. Jadi kita take it easy, yang jelas kita akan terus kerja cepat, kita terus kerja tuntas, dengan atau tanpa dukungan Kemendagri, kita jalan terus," tegasnya.
Ia menambahkan, otoritas APBD berada di tangan Pemprov DKI sementara Kemendagri hanya memberikan rekomendasi. Sehingga, Anies menilai, rekomendasi tersebut masih bisa untuk tidak dilaksanakan.
"Otoritasnya ada di kita bukan di Kemendagri. Tapi kita ingin menghormati. Rasanya bagi kementerian yang mengelola seluruh provinsi, yang lintas waktu, tentunya punya dong preseden, punya dong rujukan, aturan. ya kita lihat saja nanti," tukasnya.
(Salman Mardira)