Lapas Narkoba di Pulau Terpencil, Komisi III DPR: Siapa yang Mengawasi?
JAKARTA - Rencana pemerintah melalui Menko Polhukam yang akan membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba di pulau terpencil dinilai kurang efektif. Anggota Komisi III Nasir Djamil menilai, rencana ini kurang tepat karena akan sulit melakukan pengawasan kepada para 'pesakitan'.
"Sudah terbukti penjara tidak mampu memberikan efek jera justru di penjara lebih kacau lagi, apalagi di pulau terpencil jauh dari pantauan nanti siapa yang mengawasi," kata Nasir saat dihubungi Okezone, Kamis, (28/12/2017).
Menurut Nasir, negara harusnya fokus terhadap rehabilitasi bagi mereka yang telah menggunakan narkoba, sekaligus menutup pintu masuk barang haram itu. "Yang harus dilakukan oleh negara adalah melakukan rehabilitasi. Kedua, negara menutup pintu masuknya narkoba itu yang harus dilakukan, itu (lapas baru) tidak efektif, habisi anggaran saja," kritiknya.
Menurut Nasir, lapas baru tersebut tidak akan ada bedanya dengan lapas-lapas yang sudah ada, khususnya lapar narkoba. Pasalnya, saat ini banyak kasus keterlibatan oknum penegak hukum terkait peredaran narkoba di lapas.
(Baca juga: Menko Polhukam Akan Bangun Lapas Khusus Narkoba di Pulau Terpencil)
"Jadi yang paling penting menutup peluang orang untuk mendapatkannya (narkoba), pemerintah harus berani. Kemudian harus dibersihkan juga bahwa ada oknum TNI-Polri yang melakukan peredaran gelap narkoba, jadi ini harus dibenahi," paparnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan akan mendirikan lapas khusus bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba di pulau-pulau terpencil di Indonesia. Wiranto mengatakan, hal tersebut dilakukan guna mencegah penyebarluasan jaringan narkoba yang selama ini sering kali terjadi melalui lapas.
