Pengawasan Ekstra Ketat Dinilai Mampu Cegah Politik Uang di Pilkada 2018
JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta kepada seluruh peserta Pilkada Serentak 2018 tidak melakukan politik uang ke masyarakat. Tindakan tak terpuji itu dinilai mencoreng proses demokrasi.
Kordinator Nasional (Kornas) JPPR, Sunanto mengatakan, dihilangkannya perilaku politik praktis yang hanya mengutamakan materi adalah tanggung jawab dari peserta pemilu. Mengingat yang berkepentingan adalah para calon kepala daerah.
"Karena yang punya uang lebih ke hulu, aktor politik yang berperan banyak melakukan itu. Persoalan publik terima atau tidak, perilaku politik yang harus dibenahi terlebih dahulu," ujar Sunanto kepada Okezone, Jakarta, Minggu (7/1/2018).
Sunanto memprediksi, masih akan marak politik uang di masyarakat pada Pilkada 2018. Untuk itu, dia mengimbau kepada penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum untuk mengawasi kontestasi politik ini secara ketat.
(Baca juga: Satgas Anti-Politik Uang Polri Akan Libatkan Kejaksaan Agung)
"Saya kira pengawasan ekstra keras adalah strategi luar biasa untuk memberantas politik uang," kata Sunanto. Apalagi menurutnya, pelaku politik uang yang sulit terdekteksi adalah oknum-oknum yang berada di luar struktur tim pemenangan pasangan calon.
(Qur'anul Hidayat)
