nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR: Bawaslu Harus Tegas Tindak Calon Gunakan Instrumen Negara untuk Kampanye

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Minggu 14 Januari 2018 08:01 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 14 337 1844659 dpr-bawaslu-harus-tegas-tindak-calon-gunakan-instrumen-negara-untuk-kampanye-0zlS1WWQbj.jpg

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily meminta para kepala daerah berlatar belakang perwira tinggi TNI dan Polri atau pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menggunakan intrumens negara untuk melakukan serangkaian kampanye.

"Setelah ditetapkan oleh KPU, harus mengundurkan diri oleh karena itu apapun unsur yang melekat dalam dirinya sebagai polisi misalnya, harus dilepaskan," katanya kepada Okezone, Minggu (15/1/2018).

Anggota Komisi II DPR RI ini meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pihak terkait untuk memberikan sanksi terhadap kontestan dan oknum yang menggunakan instrumen negara.

"Ya tentu Bawaslu harus berani tegas, menindak yang menggunakan instrumen negara yakni TNI, Polri bisa ASN untuk mobilitas kekuatan elektoral," tutupnya

Sebagaimana diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengirimkan surat kepada para pejabat Negara (mulai menteri Kabinet Kerja sampai Gubernur, Bupati/Wali Kota) mengenai pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam surat tersebut, Menteri PANRB Asman Abnur juga mengutip ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil Kepala Daerah, PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Kemudian PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik dan PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial. (Kha)

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini