Bawaslu Diminta Berani Cabut Hak Kampanye Paslon yang Mainkan Isu SARA di Pilkada
JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko meminta Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) bertindak tegas bagi siapa saja yang memainkan isu SARA dalam perhelatan pilkada serentak 2018.
"Bawaslu harus tegas, bila perlu hak berkampanye dilarang beberapa hari atau dilarang sama sekali, silakan saja," katanya, Minggu 15 Januari 2018.
(Baca Juga: MUI Imbau Masyarakat Waspada Isu SARA di Tahun Politik)
Budi juga meminta agar masyarakat juga turut melaporkan jika ditemukan adanya isu SARA yang dapat mengancam retaknya persatuan.
"Saya kira harus ada tindakan tegas, negara demokratis kok. Isinya juga harus demokratis itu tidak boleh toleran terhadap ujaran ujaran yang membunuh demokrasi karena demokrasi bukan cultural tapi wadah kalau ada di rusak gak ada demokrasi," tutupnya.
Sebagaimana diketahui, Polri membentuk satgas Anti-SARA perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari angka kejahatan berkonten SARA.
Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Muhammad Iqbal mengatakan, pembentukan Satgas tersebut bertujuan agar para peserta Pilkada dapat berlaku santun dan beretika dalam berpolitik.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
