Bupati Talaud Menolak Dinonaktifkan

Subhan Sabu, Okezone · Senin 15 Januari 2018 10:51 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 15 340 1844982 bupati-talaud-menolak-dinonaktifkan-qWvwxHRwRZ.jpg Bupati Talaud Sri Wahyuni Manalip (Foto: Subhan Sabu/Okezone)

MANADO - Akibat melakukan perjalanan ke luar negeri (Amerika Serikat) tanpa izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dari tanggal 20 Oktober hingga 13 November 2017 lalu, Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyuni Maria Manalip akhirnya resmi dinonaktifkan. Pemberhentian Sri tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri No 131.71-17 Tahun 2018.

SK Mendagri kepada Manalip diserahkan secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven OE Kandouw yang didampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Sulut Jemmy Kumendong juga menyerahkan SK penunjukan Petrus Simon Tuange untuk melaksanakan kewenangan sebagai Bupati Kepulauan Talaud, Jumat 13 Januari 2018.

Bupati Talaud, Sri Wahyuni Maria Manalip sendiri ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima SK pemberhentian dari Mendagri tersebut.

(Baca Juga: Bupati Talaud Dinonaktifkan karena ke AS Tanpa Izin Gubernur)

"Sampai saat ini saya belum menerima SK-nya, dan tanda tanya juga karena sebelum SK itu pribadi saya terima secara fisik, sudah beredar di medsos, ada apa sih, ini kedengaran agak rancu juga," ujar Bupati Talaud, Sri Wahyuni Maria Manalip, Senin (15/1/2018).

Karena merasa SK pemberhentiannya belum diterima secara pribadi, Manalip mengaku akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Bupati definitif.

"Secara pribadi, saya rasa saya tidak buat pelanggaran, karena saya kesana itu memenuhi undangan dari pemerintah Amerika Serikat untuk mengikuti program tentang ekonomi maritim," jelas Manalip.

(Baca Juga: Mendagri Tunjuk Tuange Jadi Bupati Talaud Ganti Sri Wahyumi)

Manalip juga mengakui keberangkatannya ke Amerika tidak membawa staf, dan menggunakan paspor reguler, paspor hijau, serta tidak menggunakan biaya daerah, tidak ada kepergian menyangkut APBD.

"Saya merasa itu bentuk penzaliman, karena memang saya merasa ini untuk daerah, bukan untuk pribadi ibu Bupati, belajar ekonomi maritim di sana, saya merasa itu bentuk penzaliman aja," lanjut Manalip.

Manalip mengaku akan tetap aktif di Talaud karena suratnya belum diterima, menurutnya ini termasuk black campaign, apalagi saat ini menjelang pilkada, berbagai macam isu dihembuskan, kalau nanti surat itu sudah diterimanya, barulah nanti Manalip akan berpikir langkah ke depan akan seperti apa.

"Yang pasti saya tetap kembali melaksanakan tugas seperti biasa sebagai bupati, kan kondisi kondusif keamanan suatu daerah juga harus kita pertimbangkan, apalagi ini mau pilkada, jadi harus kita pertimbangkang, kecuali kalau saya melakukan pelanggaran yang berat sekali ya memang itu jadi salah satu bahan pemberhentian sementara, tapi sampai saat ini daya merasa tidak melakukan pelanggaran yang sangat berat sekali," pungkasnya.

Seperti diketahui Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip telah melakukan perjalanan dinas luar negeri dan tidak pernah mengajukan izin kepada gubernur sebagaimana diatur dalam Permendagri No 29 Tahun 2017. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Jemmy Kumendong menyebut, SK tersebut dikeluarkan berdasarkan data dan fakta di lapangan.

Dasar memberhentikan orang nomor satu di Kabupaten Talaud itu berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Utara No 100/2912/Selcr-R0.Pemotda tanggal 31 Oktober 2017 perihal teguran; Surat Gubernur Sulawesi Utara No 098/ 3062/sekr.Ro. Pemotda tanggal 9 November 2017 perihal laporan; surat pernyataan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 Desember 2017.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Biro Pamerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sri Wahyuni Maria Manalip (Bupati Kepulauan Talaud) melakukan perjalanan ke luar negeri (Amerika Serikat) dari tanggal 20 Oktober hingga 13 November 2017 tanpa izin Menteri Dalam Negeri.

Tim Kemendagri, lanjut Kumendong, sebelumnya telah datang langsung ke Talaud untuk melakukan investigasi, termasuk mengonfirmasikan langsung ke Bupati Talaud tentang pelanggaran yang dibuat.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini