nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sederet "Dosa" Bupati Talaud hingga Berujung Penonaktifan Tugas

Subhan Sabu, Jurnalis · Senin 15 Januari 2018 16:41 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 15 340 1845233 sederet-dosa-bupati-talaud-hingga-berujung-penonaktifan-tugas-UbWA0k5bZQ.jpg Gubernur Sulut, Olly Dondokambey (Foto: Subhan Sabu/Okezone)

MANADO - Pemberhentian sementara Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip akibat melakukan perjalanan ke luar negeri (Amerika Serikat) tanpa izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dari tanggal 20 Oktober hingga 13 November 2017 lalu menurut Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey bukanlah kesalahan yang pertama kali dilakukan Manalip.

"Yang saya ketahui Dia sudah pernah dapat surat teguran zaman Gubernur Sarundajang, zaman pejabat Gubernur Sumarsono, kemarin itu sangat fatal karena itu dari DPR RI memberikan surat ke kita, dari DPD RI memberikan surat ke kita, terakhir dari Mendagri," ujar Gubernur Sulut, Olly Dondokambey kepada okezone, Senin (15/1/2018).

Selain ketidakhadiran di acara kedinasan, yang paling fatal menurut Dondokambey yaitu meninggalkan tugas tanpa meminta izin kepada Pemerintah dalam negeri. Terkait adanya penolakan dari warga Talaud terhadap SK penonaktifan tersebut, Dondokambey menanggapi biasa saja.

(Baca Juga: Bupati Talaud Menolak Dinonaktifkan)

"Emang Talaud itu wilayah mana? Talaud itukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan cuma Gubernur yang akan mengamankan SK Presiden itu, semua aparat keamanan pasti akan mengamankan," jelas Dondokambey.

Adanya pernyataan dari Bupati Kepulauan Talaud yang merasa dirinya dizalimi, menurut Dondokambey tidaklah benar. Kata Dondokambey, tidak ada yang dizalimi, karena tim evaluasi yang datang langsung ke Talaud dan Manalip mengaku melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa minta izin.

"Pada saat seorang pejabat negari, pejabat pemerintah, pejabat Bupati, Kepala negara semua waktu diambil sumpah jabatan kan ada undang-undang yang mengatur, kok dizalimin, gak adalah, itu karena melanggar aturan yang ada," pungkas Dondokambey.

Seperti diketahui Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip telah melakukan perjalanan dinas luar negeri dan tidak pernah mengajukan izin kepada gubernur sebagaimana diatur dalam Permendagri No 29 Tahun 2017. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Jemmy Kumendong menyebut, SK tersebut dikeluarkan berdasarkan data dan fakta di lapangan.

(Baca Juga: Penonaktifan Bupati Talaud Dinilai sebagai Bentuk Kriminalisasi)

Dasar memberhentikan orang nomor satu di Kabupaten Talaud itu berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Utara No 100/2912/Selcr-R0.Pemotda tanggal 31 Oktober 2017 perihal teguran; Surat Gubernur Sulawesi Utara No 098/ 3062/sekr.Ro. Pemotda tanggal 9 November 2017 perihal laporan; surat pernyataan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 Desember 2017.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Biro Pamerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sri Wahyuni Maria Manalip (Bupati Kepulauan Talaud) melakukan perjalanan ke luar negeri (Amerika Serikat) dari tanggal 20 Oktober hingga 13 November 2017 tanpa izin Menteri Dalam Negeri.

Tim Kemendagri sebelumnya telah datang langsung ke Talaud untuk melakukan investigasi, termasuk mengonfirmasikan langsung ke Bupati Talaud tentang pelanggaran yang dibuat.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini