nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bupati Talaud Hingga Kini Belum Terima SK Pemberhentian Sementara

Subhan Sabu, Jurnalis · Senin 15 Januari 2018 22:23 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 15 340 1845446 bupati-talaud-hingga-kini-belum-terima-sk-pemberhentian-sementara-sQFIf2DkQT.jpg Bupati Talaud Sri Wahyuni Munalip (foto: Subhan Sabhu/Okezone)

TALAUD - Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip mengaku sampai saat ini belum menerima secara resmi SK pemberhentian sementara dirinya sebagai Bupati Talaud. Menurutnya, SK Pemberhentian harusnya sudah diserahkan secara resmi sejak pagi hari dan harus bersifat rahasia.

"Sampai sekarang fisiknya belum sampai, belum ada, belum diterima, kalaupun diserahkan ke saya harus resmi dan pagi, harus rahasia sifatnya, jangan cuma copyannya aja dikasih di map," ujar Manalip, Senin (15/1/2018).

(Baca Juga: Bupati Talaud Menolak Dinonaktifkan)

Selama belum menerima secara fisik SK pemberhentiannya, Manalip mengaku akan tetap bekerja seperti biasa.

Sementara tokoh muda Talaud, Jimmy Tindi mengatakan apa yang dialami oleh Bupati Kepulauan Talaud merupakan suatu hal yang sangat lucu, di mana Manalip melakukan satu kesalahan tetapi ada dua sanksi.

"Pertama teguran tertulis pada bulan Desember, tetapi tiba-tiba kok ada surat SK Mendagri, ini ada apa, alasan mereka ada tamu dari DPR dan Bupati tidak menerima mereka," ujar Jimmy Tindi.

Menurut Jimmy Tindi, dalam undang-undang nomor 23 itu tidak ada aturan jelas yang menyatakan bahwa akan ada sanksi teguran apabila ada tamu kemudian Bupati tidak menerima, yang ada adalah ketika melakukan perjalanan keluar negeri atau tidak bertugas secara berturut-turut selama 7 hari.

"Itu sanksi jelasnya, tapi inikan lucu, tegurannya Desember, kemudian disusul dengan SK pemberhentian sementara, ini simpang siur negara kita, kita katanya menjadikan hukum sebagai panglima tapi di satu sisi politik masih menjadi panglima," tegas Tindi.

Tindi menekankan bahwa Talaud adalah daerah adat, Talaud adalah beranda depan NKRI, untuk itu Tindi mengajak untuk menjaga bersama.

"Kami putra Talaud, komitmen untuk terhadap NKRI, dengan darah kami berjuang untuk NKRI, jangan kemudian pengorbanan kami untuk menjaga NKRI ini disia-siakan dengan mereka membuat sebuah keputusan yang membuat resah rakyat," lanjut Tindi.

Kalau nantinya terjadi kekacauan dan keresahan di masyarakat, secara terbuka Jimmy Tindi akan minta pertanggung jawaban Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Dirjen Depdagri, Sony Sumarsono dan Mendagri, Cahyo Kumolo.

"Tanggung jawab moral mereka kalau kekacauan terjadi, tadi lihat sendiri massa rakyat yang tadi, kalau itu dibiarkan liar, siapa yang bertanggung jawab, tentu saya sebagai orang Talaud, putra Talaud, saya memperingatkan ini," tegasnya.

Sebelumnya Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip telah melakukan perjalanan dinas luar negeri dan tidak pernah mengajukan izin kepada gubernur sebagaimana diatur dalam Permendagri No 29 Tahun 2017.

(Baca Juga: Bupati Talaud Dinonaktifkan karena ke AS Tanpa Izin Gubernur)

Dasar memberhentikan orang nomor satu di Kabupaten Talaud itu berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Utara No 100/2912/Selcr-R0.Pemotda tanggal 31 Oktober 2017 perihal teguran; Surat Gubernur Sulawesi Utara No 098/ 3062/sekr.Ro. Pemotda tanggal 9 November 2017 perihal laporan; surat pernyataan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 Desember 2017.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Biro Pamerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sri Wahyuni Maria Manalip (Bupati Kepulauan Talaud) melakukan perjalanan ke luar negeri (Amerika Serikat) dari tanggal 20 Oktober hingga 13 November 2017 tanpa izin Menteri Dalam Negeri.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini