Penonaktifan Bupati Talaud Dinilai sebagai Bentuk Kriminalisasi

Subhan Sabu, Okezone · Senin 15 Januari 2018 15:17 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 15 340 1845173 penonaktifan-bupati-talaud-dinilai-sebagai-bentuk-diskriminalisasi-5LpitgNUxG.JPG Bupati Talaud (Foto: Okezone)

TALAUD - Ribuan pendukung setia Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip menyambut kedatangannya di Kantor Bupati Kepulauan Talaud usai mengikuti sosialisasi pelaksanaan penilaian kemampuan rohani, jasmani dan narkoba bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tahun 2018 di Manado.

Ribuan massa tersebut menolak pemberhentian sementara Bupati Kepulauan Talaud Mengaku Belum Terima SK, Bupati Talaud Akan Tetap Menjalankan Tugasnya Sebagai Bupati Definitif karena dianggap melakukan perjalanan ke luar negeri (Amerika Serikat) tanpa ijin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dari tanggal 20 Oktober hingga 13 November 2017 lalu.

 (Baca Juga: Bupati Talaud Menolak Dinonaktifkan )

Dihadapan ribuan warga, Manalip mengatakan sangat menyayangkan penonaktifan dirinya selama tiga bulan karena melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dalam rangka memenuhi undangan pemerintah Amerika mengikuti kegiatan tentang ekonomi maritim.

"Perlu kalian ketahui, keberangkatan Bupati tidak menggunakan biaya daerah, tidak membawa staff dan kunjungan ke sana bukan dalam rangka dinas, tetapi undangan secara pribadi dan itu dipermasalahkan," ujar Manalip dalam orasinya dihadapan ribuan pendukungnya," Senin (15/8/2018).

Namun Manalip mengatakan akan tetap menghormati proses dan menerima penonaktifan dirinya sebagai Bupati Talaud.

"Tapi saya sampaikan kepada masyarakat Talaud, beranda terdepan NKRI, bahwa ini kasus pertamakalinya terjadi dalam pemerintahan Jokowi-JK," tegas Manalip

Dihadapan pendukungnya Manalip menyampaikan dugaan bahwa ada kriminalisasi terhadap dirinya yang mencalonkan diri perseorangan, bukan lewat partai. "Apakah ini sudah dikriminalisasi, undang- undang menjawab lain, tapi kita legowo saja," pungkas Manalip

Meskipun Manalip mengaku menerima surat tersebut, namun ribuan pendukungnya tetap menolak penonaktifan Bupati Talaud.

Seperti diketahui Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip telah melakukan perjalanan dinas luar negeri dan tidak pernah mengajukan izin kepada gubernur sebagaimana diatur dalam Permendagri No 29 Tahun 2017. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Jemmy Kumendong menyebut, SK tersebut dikeluarkan berdasarkan data dan fakta di lapangan.

Dasar memberhentikan orang nomor satu di Kabupaten Talaud itu berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Utara No 100/2912/Selcr-R0.Pemotda tanggal 31 Oktober 2017 perihal teguran; Surat Gubernur Sulawesi Utara No 098/ 3062/sekr.Ro. Pemotda tanggal 9 November 2017 perihal laporan; surat pernyataan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 Desember 2017.

 (Baca Juga: Bupati Talaud Dinonaktifkan karena ke AS Tanpa Izin Gubernur)

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Biro Pamerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sri Wahyuni Maria Manalip (Bupati Kepulauan Talaud) melakukan perjalanan ke luar negeri (Amerika Serikat) dari tanggal 20 Oktober hingga 13 November 2017 tanpa izin Menteri Dalam Negeri.

Tim Kemendagri, lanjut Kumendong, sebelumnya telah datang langsung ke Talaud untuk melakukan investigasi, termasuk mengonfirmasikan langsung ke Bupati Talaud tentang pelanggaran yang dibuat.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini