Petaka Gizi Buruk yang Merenggut Puluhan Nyawa Anak Papua
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kemendagri untuk mengevaluasi dan memberi sanksi bagi daerah-daerah yang tidak mampu memberikan perlindungan kepada anak-anak.
"Upaya ini perlu dilakukan agar efektifitas perlindungan anak terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar bisa berjalan," kata komisioner KPAI, Jasra Putra.
Khusus KLB gizi buruk di Asmat, Jasra meminta negara segera mencari solusi, “sehingga persoalan gizi buruk bisa terjawab dengan nyata."
Kepala Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Steven Langi mengatakan, pergerakan tim terpadu penanganan gizi buruk dan campak terus diperluas agar bisa terjangkau semua pelosok.
Steven mengakui medan yang sulit dan minimnya tenaga medis menjadi hambatan bagi tim penanganan wabah campak dan gizi buruk. "Wilayah seperti Pulau Tiga itu sudah sangat minim personel," kata dia seperti dikutip dari BBC Indonesia.
Idrus Marham yang baru dilantik menjadi Menteri Sosial menyatakan, penanganan kasus gizi buruk dan campak yang menewaskan puluhan anak di Papua akan menjadi prioritasnya.
"Kita akan mengadakan rapim dan kita nanti akan bicarakan bagaimana masalah soal suku Asmat di Papua,” ujarnya kepada wartawan.
(Baca juga: Atasi Gizi Buruk, Pemerintah Kirim 1,2 Ton Obat-obatan ke Asmat Papua)
“Tentu itu juga perlu ada kebijakan cepat dan kita lapor kepada Presiden dalam rangka koordinasi lebih lanjut," tukas politikus Golkar yang menggantikan Khofifah Indar Parawansa tersebut.
DPR meminta pemerintah memberi prioritas khusus dalam pembangunan infrastruktur untuk daerah yang terkategorikan rawan gizi buruk.
"Program infrastruktur Presiden Joko Widodo harus berdasarkan data akurat kebutuhan daerah dan lokasi-lokasi," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid.
Sodik meminta pemerintah untuk membuat peta daerah rawan gizi buruk layaknya peta daerah rawan bencana alam. Hal ini agar pemerintah bisa fokus dalam menyalurkan bantuan makanan dan pemberian pelayanan kesehatan di daerah yang terkategorikan rawan gizi buruk.
Di daerah terpencil seperti di Asmat, Papua koordinasi pemerintah daerah dengan sejumlah kementerian harus dibangun untuk melakukan pemantauan dan menangani kasus gizi buruk seperti ini.
(Baca juga: Asmat Dilanda Bencana Gizi Buruk, Polda Papua Gelar Pengobatan Massal)
"Perlu dibentuk suatu unit khusus terdiri dari Kemensos, Kemenkes, Bulog, Kementan dan lain-lain untuk mantau dan nangani segera kasus kasus rawan gizi. Leading sector bisa ada di Kemensos," tutur Sodik.
Bantuan Berdatangan
Bantuan untuk penanganan KLB gizi buruk dan campak di Asmat, Papua terus berdatangan.
Pemerintah pusat mengirimkan 39 tenaga kesehatan terdiri dari dokter spesialis berbagai penyakit, dokter umum, ahli gizi, lingkungan, penata anastesi dan perawat. Kemenkes juga mengirim 1,2 ton obat-obatan.
TNI, Polri dan Pemda Papua juga sudah membuat Satgas Khusus menangani gizi buruk dan campak di Asmat. Mereka juga ikut menyalurkan bantuan makanan, obat-obatan dan susu.
Pemerintah Kota Surabaya juga sudah mengirimkan bantuan ke Asmat, sebagai bentuk kepeduliannya. Bantuan dikirim berupa susu, kebutuhan bayi dan obat-obatan.
Badan Zakat Nasional juga menyalurkan bantuan dana Rp1 miliar plus tim medis.
(Salman Mardira)
