KULONPROGO - Proyek pembangunan bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) di Kulonprogo, DIY masih menuai pro dan kontra. Menyusul penolakan dari sebagian masyarakat terdampak yang didukung elemen mahasiswa.
Mereka menolak proyek bandara baru itu lantaran dinilai hanya menguntungkan kelas menengah ke atas. Sementara mereka yang telah nyaman hidup bertani harus tergusur. Gejolak yang ditimbulkan tersebut menurut Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Junisab Akbar sebagai persepsi negatif seakan pembangunan itu aib semata.
Padahal pembangunan bandara modern itu justru menjadi prioritas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlebih tingkat kebutuhan penerbangan penumpang sipil terus meningkat. Menurut Junisab, saat ini sudah terbuka tabir kepada publik bahwa penolakan itu bermuara kepada suatu simpul persoalan lahan yang akan dibangun menjadi lokasi bandara.
"Dari simpul yang diduga kuat akibat dari persoalan intern di dalam Puro Pakualam sebagai pihak yang mendapatkan bagian pembayaran ganti rugi lahan paling besar atas pembangunan bandara baru tersebut, semua menjadi bergejolak seperti sekarang," tuturnya, Jumat (19/1/2018).
(Baca juga: Penggusuran demi Bandara Baru Yogyakarta, Warga Sebaiknya Diberi Pemahaman)
Semestinya lanjut Junisab, pihak keluarga Pakualaman turut meredam penolakan tersebut. Jika tidak, tentu masyarakat akan bertanya-tanya, mengapa mereka justru berdiam diri. "Kan persoalan penolakan itu terjadi di atas lahan mereka," imbuhnya.
Mantan anggota DPR itu menjelaskan, gelombang protes dari para penggarap di lahan Pakualaman Ground Kulonprogo yang kemudian melebar ke penolakan pembangunan objek vital (obvit) bandara berkelas internasional sebenarnya menjadi cacat moral bagi Pakualaman. Bandara NYIA lanjutnya, merupakan suatu keniscayaan untuk menjawab kebutuhan tingginya tingkat penggunaan moda penerbangan oleh warga dan atau pengunjung ke Provinsi DIY.
(Baca juga: Pembangunan Bandara NYIA, Seniman Dunia Disebut Akan Banyak Datang ke Yogyakarta)
"Dari sisi itu, kami minta, sebagai Wagub DIY, Pakualam memiliki tanggung jawab moral untuk menuntaskannya. Masak wilayah mereka dibangun untuk kebutuhan warga dan daerahnya menggunakan uang negara namun tidak diapresiasi dengan maksimal," kritiknya.
Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku pihaknya akan terus mengawal proyek pembangunan bandara baru, NYIA melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan dan TP4 DI Yogyakarta. Ia mengakui jika sebagian tanah yang akan menjadi proyek Bandara NYIA itu milik Pakualam. Namun, ada pengakuan yang menggarap lahan tersebut miliki warga setempat.
“Memang itu ada permasalahan sedikit bahwa tanah itu milik Pakualam, tapi diakui oleh sebagai warga yang mengarap tanah itu miliknya. TP4 sebagai JPN di situ akan menindak lanjuti persoalan itu, secepatnya kita akan turun ke sana,” ucap Prasetyo pada Jumat,16 Desember 2017 lalu.
(Rizka Diputra)