Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago meminta agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dievaluasi pasca terjadinya campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Irma menilai hingga kini dana tersebut belum mampu mensejahterakan masyarakat.
"Anggaran untuk kesehatan dan pendidikan yang masuk dalam dana Otda (Otsus) juga perlu dievaluasi penggunaan dan peruntukannya karena sampai hari ini masyarakat belum juga mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak," jelas dia.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu dan Bupati Nduga Yairus Gwijangge di Istana Bogor, Jawa Barat. Adapun pertemuan ini guna membahas permasalahan wabah penyakit campak dan gizi buruk yang dialami warga pedalaman Papua tersebut.
Selain itu, Jokowi telah memerintahkan TNI dan Polri membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani wabah penyakit campak dan gizi buruk yang ada di sana. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan, pembentukan Satgas tersebut merupakan tindaklanjut dari perintah Kepala Negara guna mengatasi persoalan itu.
"Kita teruskan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden dengan membentuk Satgas TNI-Polri untuk menangani permasalahan yang sedang terjadi," kata Hadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 23 Januari 2018. (fzy)
(Ulung Tranggana)