Gerindra: Sebaiknya Pj Gubernur Tak Dipilih dari Polisi Aktif
JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria meminta pemerintah cermat dan hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan penunjukkan Penjabat (Pj) Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan pasca-habisnya masa jabatan gubernur.
Pernyataan Riza terkait adanya usulan untuk menjadikan dua perwira tinggi Polri aktif menjadi Pj Gubernur. Dua pati Polri itu yakni Irjen M Iriawan yang diusulkan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dan Irjen Martuani Sormin diusulkan sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini, sebaiknya tidak dipilih dari Polri karena kekhawatiran muncul manakala publik akan berpersepsi negatif bila jenderal polisi menjadi Pj Gubernur. Bukan hanya Polri, imbauan ini juga berlaku bagi TNI, karena baik Polri maupun TNI memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menjaga keamanan bukan mengurusi pemerintahan.
"Polri itu kan fokus tugasnya menjaga keamanan, bukan mengurusi pemerintahan. Berarti Mendagri tak usah mengambil dari polisi dan juga militer," ucap Riza saat dihubungi, Jumat (26/1/2018).
(Baca Juga: DPR: Rencana Penunjukan Jenderal Polri Jadi Pj Gubernur Kurangi Nilai Demokrasi)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo beralasan soal rencana penunjukkan ini karena dua daerah tersebut dianggap rawan konflik saat Pilkada nanti. Namun, kata Riza usulan Mendagri itu malah sebaliknya, yakni akan menimbulkan konflik kepentingan. Apalagi, di Pilgub Jabar dan Sumut terdapat mantan militer dan polisi yang menjadi peserta Pilgub Jabar.
Riza menyarankan Mendagri sebaiknya mengusulkan pejabat PNS dari pemerintahan daerah setempat atau eselon I di Kemendagri.
